Tentang Persekot Mobil Pejabat, Jokowi Salahkan Kemenkeu
https://kabar22.blogspot.com/2015/04/tentang-persekot-mobil-pejabat-jokowi.html
" Tidak semua hal itu saya ketahui 100 persen. Artinya, hal-hal seperti itu harusnya di kementerian. Kementerian men-screening apakah itu akan berakibat baik atau tidak baik untuk negara ini," ujar Jokowi saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Minggu (5/4/2015).
Jokowi menceritakan, setiap harinya dia harus menandatangani dokumen yang begitu banyak. Sehingga, sebagai orang nomor satu negeri ini, Jokowi mengakui dirinya tidak selalu memeriksa semua dokumen itu.
" Apakah saya harus cek satu-satu? Berarti enggak usah ada administrator lain dong kalo presiden masih ngecekin satu-satu," kata dia.
Jokowi membantah bahwa dirinya kecolongan dalam kebijakan yang mengundang kontroversi kali ini. Dia hanya menjelaskan bahwa setiap kebijakan yang melibatkan uang negara yang besar seharusnya dibahas dalam rapat terbatas atau rapat kabinet.
" Tidak lantas disorong-sorong seperti ini," jelasnya.
Mereka yang mendapat uang muka ini adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (560 orang), anggota Dewan Perwakilan Daerah (132 orang), hakim agung (40 orang), hakim konstitusi (9 orang), anggota Badan Pemeriksa Keuangan (5 orang), dan anggota Komisi Yudisial (7 orang).
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, uang muka untuk pembelian mobil baru bagi pejabat negara bukan kali ini saja diberikan. Namun, pada tahun 2015, pemerintah memutuskan menambah jatah uang muka itu karena harga mobil meningkat akibat inflasi.
Sementara Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengaku usulan ini pertama kali dimintakan oleh Ketua DPR Setya Novanto. Awalnya, DPR meminta Rp 250 juta namun akhirnya setelah dikaji oleh Kementerian Keuangan menjadi Rp 210 juta.
Men-PANRB: Permintaan DPR
Terpisah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi mengatakan, pemberian fasilitas uang muka kendaraan perorangan pejabat negara merupakan usulan yang datang dari DPR. Karena datang dari lembaga wakil rakyat, kata dia, tentu sudah seharusnya Presiden Joko Widodo menyetujui permintaan tersebut.
" Terbitnya Peraturan Presiden tersebut berawal dari permintaan DPR. Bapak Presiden selaku Kepala Negara tentu harus menghormatinya. Duduk persoalannya seperti itu," kata Yuddy melalui keterangan tertulisnya, di Jakarta, Minggu (5/4/2015).
Menurut Yuddy, keputusan Jokowi (sapaan Presiden Joko Widodo) menyetujui usulan tersebut karena pertimbangan lebih hemat, ketimbang harus mengganti seluruh kendaraan dinas pejabat negara yang jumlahnya cukup banyak. Meliputi pejabat di DPR, DPD, MA, MK, BPK, dan KY.
" Dengan alasan meningkatnya harga kendaraan dan dalam rangka penyesuaian kendaraan dinas bagi pejabat negara. Nilai pemberian fasilitas uang muka kendaraan tersebut sudah melalui pengkajian di Kementerian Keuangan berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan negara. Jumlahnya sekitar Rp 158 miliar dari Rp 2.039 triliun APBN Tahun Anggaran 2015, atau kurang lebih 0,0078 persen," papar Yuddy.
Menurut dia, regulasi yang dibuat Jokowi merupakan hal normatif dalam kapasitasnya sebagai Kepala Negara. Ia menyamakan hal ini dengan pengangkatan pejabat negara yang dipilih melalui mekanisme di DPR yang kemudian ditetapkan oleh Presiden.
Yuddy tidak menampik kebijakan tersebut menuai kritik dari masyarakat, di tengah adanya kenaikan harga bahan bakar dan kebutuhan pokok masyarakat lainnya. Ia menganggap kritik yang masuk merupakan bukti tingginya kepedulian publik terhadap pentingnya efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
" Kritik itu bagus, tinggal bagaimana kita mensikapinya dari sisi moral etik, karena dari sisi hukum tidak ada persoalan. Kami empati dan respect atas respon publik terhadap rencana pemberian uang muka kendaraan bagi pejabat negara tersebut. Itu bagian dari feed back atas kebijakan publik yang harus diperhatikan," ucap dia.
Lebih lanjut, Yuddy berpendapat bahwa kunci dari pelaksanaan kebijakan tersebut ada dalam pelaksanaan kebijakan, dan itu dikembalikan kepada moral etik para pejabat negara yang bersangkutan.
Dari sisi, kata dia, untuk menjamin efisiensi anggaran belanja negara, pemerintah akan menerapkan pelaksanaan kebijakan tersebut secara selektif. "Saya kira pelaksanaannya nanti selektif. Pejabat negara yang menerima fasilitas uang muka adalah yang benar-benar memenuhi persyaratan. Semua harus berpegangan pada prinsip efisiensi. Karena itu akan dirumuskan syarat-syaratnya agar akuntabel," kata politisi Partai Hanura itu.
Terakhir, Yuddy meminta agar masyarakat menyingkapi dan merespon persoalan ini secara proporsional dalam koridor tata pemerintahan yang baik. Menurut dia, selain efisiensi, hal yang harus diperhatikan adalah efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
" Sepanjang pemberian fasilitas kepada pejabat negara tersebut akuntabel dan benar-benar untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, tentu harus disikapi secara bijak dan proporsional," ucap dia.
Sebagai informasi, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2010 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka Bagi Pejabat Negara pada Lembaga Negara Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan.
Pemberian fasilitas uang muka kendaraan dimaksud berubah, dari Rp 116.500.000, menjadi Rp 210.890.000. Terbitnya Peraturan Presiden tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Ketua DPR RI Nomor AG/00026/DPR RI/I/2015, tanggal 5 Januari 2015, yang meminta dilakukan revisi besaran tunjang uang muka bagi pejabat negara dan lembaga negara untuk pembelian kendaraan perorangan.
[ kmpscom / mrhill ]
