Konflik Membuncah ! Pemerintah Resmi Bekukan dan Ambil Alih PSSI

JAKARTA, BLOKBERITA -- Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora) resmi menyudahi sengkarut dan polemik yang terjadi dalam tubuh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Di tengah berjalannya kongres di Surabaya, Menpora Imam Nahrawi membuat surat keputusan untuk tegas membekukan PSSI. Surat pembekuan PSSI resmi ditandatangani Menpora, Sabtu (17/4).

" Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang pengenaan sanksi administratif berupa kegiatan keolahragaan PSSI tidak diakui," isi dalam penetapan surat keputusan Menpora tersebut, Sabtu (17/4).

Masih dalam keputusan tersebut, artinya, pemerintah juga tidak akan mengakui seluruh kegiatan yang dilakukan PSSI. "Termasuk keputusan hasil Kongres Luar Biasa, tidak memiliki ketetapan hukum," tambah isi surat keputusan tersebut.

Dalam surat yang terdiri dari tujuh poin putusan tersebut, pemerintah tidak akan memberikan pelayanan maupin fasilitasi kepada PSSI. Terpenting, dengan hadirnya surat pembekuan PSSI tersebut. Pemerintah akan mengisi kekosongan PSSI kepada tim yang ditunjuk.

" Pemerintah akan membentuk tim transisi yang mengambil alih hak dan kewenangan PSSI dengan membentuk kepengurusan PSSI sesuai dengan mekanisme dan aturan FIFA," kata Menpora.

Tim Nasional Sepak Bola Indonesia, kemudian akan diambil alih pemerintah bersama KONI dan KOI jelang Sea Games 2015.

Jangan Pakai Fasilitas Pemerintah

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi menyindir FIFA dan PSSI yang menganggap keputusan Kemenpora dan BOPI terkait syarat peserta kompetisi Indonesia Super League (ISL) 2015 sangat berlebihan dan sudah masuk ranah intervensi pemerintah. 
" Kalau tak boleh intervensi, maka jangan pakai fasilitas pemerintah karena pemerintah yang bangun fasilitas," ujarnya kepada wartawan di Kota Mataram, Rabu (9/4).

Menurutnya, sesekali FIFA harus berdialog dengan kementerian dan PSSI. Dirinya menegaskan pihaknya terus mendorong agar BOPI menjadi wadah pembinaan dan pengawasan kepada olahraga profesional.

Ia menuturkan, terkait dengan sanksi kepada Arema dan Persebaya merupakan kewenangan BOPI. Pasalnya, mereka mempunyai standar dan kriteria yang harus dipatuhi oleh olahraga profesional.
" Aparat kepolisian sudah berkoordinasi dengan kita bahwa itu masih memungkinkan untuk kita dan BOPI melangkah lebih jauh lagi," ungkapnya.

Imam mengatakan apa yang dilakukan BOPI menjadi momentum yang baik bagi seluruh olahraga profesional agar betul-betul melaksanakan UU Sistem Keolahragaan Nasional (SKN).
Dirinya mengaku heran sebuah klub profesional selama 6 tahun tidak mempunyai NPWP dan selama 7 tahun tidak mengindahkan SIUP. Sehingga, hal itu tidak bisa ditoleransi.
" Betul masyarakat butuh hiburan tapi yang penting ujungnya prestasi dan prestasi harus dimulai dengan tata kelola yang baik," ungkapnya.

Menurutnya, kejadian itu bisa menjadi momentum yang baik untuk melakukan evaluasi dan membantah kebijakan dikeluarkan karena dirinya baru menjabat sebagai menteri.


[ Rol / bmw ]