BG Jadi Wakapolri, Pegiat Antikorupsi Desak Jokowi Jelaskan ke Publik
https://kabar22.blogspot.com/2015/04/bg-jadi-wakapolri-pegiat-antikorupsi.html
Menanggapi pelantikan tersebut, sejumlah penggiat antikorupsi meradang dan meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) bicara menjelaskan hasil konsultasinya dengan Kapolri dan Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti) Polri.
" Saya baca secara tersirat bahwa Jokowi inginkan Wakapolri yang bersih dan dapat dipercaya. Dan presiden mengatakan supaya pilih Wakapolri yang bersih dan berwibawa. Dengan ditetapkannya BG sebagai Wakapolri maka Wanjakti dan Kapolri mengindahkan konsultasi presiden. Presiden perlu bicara bagaimana konsultasinya," kata Sosiolog Universitas Indonesia (UI), Thamrin Amal Tomagola dalam acara diskusi di Jakarta, Rabu (22/4).
Apalagi, Thamrin mengungkapkan, ketika makan siang antara pengamat dan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu, Jokowi mengatakan bahwa masalah Wakapolri adalah urusan Wanjakti, Kapolri baru dan harus dikonsultasikan dengan dirinya.
Menurutnya, dengan dilantiknya BG sebagai Wakapolri, maka dikhawatirkan kembali menimbulkan gesekan antara Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kemudian, akan membahayakan terhadap upaya pemberantasan korupsi. Meskipun, KPK sendiri mengaku tidak keberatan atas pelantikan Budi Gunawan tersebut. Oleh karena itu, Thamrin menganggap dilantiknya BG sebagai Wakapolri sama saja dengan menghiraukan instruksi presiden.
Hal senada diungkapkan pakar komunikasi UI, Ade Armando. Menurutnya, Presiden Jokowi harus menjelaskan instruksinya kepada Kapolri dan juga Wanjakti terkait pemilihan Wakapolri.
Pengajar komunikasi di UI ini, meyakini bahwa Presiden Jokowi tidak mungkin menyetujui BG menduduki jabatan Wakapolri.
" Ini (pemilihan Wakapolri) harusnya lewat konsultasi presiden. Sebetulnya yang bisa membuat batal adalah kalau presiden katakan (pelantikan BG) tidak lewat konsultasi dengan presiden," ungkap Ade.
Buktikan Komitmen Basmi Korupsi
Lebih lanjut, Ade menantang supaya kepolisian membuktikan komitennya dalam pemberantasan korupsi. Apalagi, setelah dilantiknya Budi Gunawan sebagai Wakapolri.
" Kalaupun akhirnya tidak ada pilihan bagi presiden dan terpaksa melantik BG, kita akan tuntut kepolisian secara tegas tunjukan sikap bahwa mereka tidak akan jadi pihak penghambat dalam perang melawan korupsi," ujar Ade.
Salah satu indikasinya, menurut Ade, ialah dengan tidak terus-menerus menjadi kekuatan yang menyerang KPK. Seperti diketahui, hubungan antara Kepolisian dan KPK memanas pasca penetapan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka kasus korupsi. Satu-persatu komisioner KPK dijerat kasus hukumm
Setelah Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto (BW) resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan palsu, Ketua KPK Abraham Samad juga ditetapkan sebagai tersangka atas sejumlah kasus.
Hingga akhirnya, BW dan Abraham dinon-aktifkan maka hanya menyisakan Adnan Pandu Pradja dan Zulkarnain selaku Pimpinan yang juga telah dilaporkan ke Mabes Polri atas tuduhan tindak pidana.
Tetapi, tidak menyelesaikan masalah, Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu guna mengangkat tiga pelaksana tugas (plt) pimpinan KPK, yaitu Taufiqurachman Ruki, Indriyanto Seno Aji dan Johan Budi SP.
[ bsc / bbcom / gam ]
