Pernyataan Prabowo Berujung Penolakan NU di Ijtima Ulama GNPF

BLOKBERITA --  Pernyataan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto yang menyebut banyak perwakilan Nahdlatul Ulama (NU) yang hadir dalam Ijtima Ulama yang diselenggarakan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) dibantah Wakil Sekjen PBNU, Masduki Baidowi. Ia menyebut tak ada perwakilan resmi NU yang hadir dalam forum yang merekomendasikan dua nama cawapres untuk Prabowo di Pilpres 2019.

"Enggak ada perwakilan kami. Kami tidak terlibat sama sekali," kata Baidowi kepada Tirto, Selasa (31/7/2018).

Baidowi justru menyebut Ijtima Ulama yang diselenggarakan GNPF tidak bisa dikatakan benar-benar pertemuan ulama, karena tidak memenuhi unsur semua elemen ulama di Indonesia. "Kami enggak tahu ulamanya ada di mana, kriterianya seperti apa, representasi dari perwakilan ulamanya gimana," kata Baidowi.

Menurut Baidowi, bentuk pertemuan ulama adalah seperti yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dua bulan lalu. Dalam forum itu, menurut dia, jelas unsur ulama yang menjadi pesertanya, tidak membahas politik, dan membahas kepentingan umat mengenai kehidupan beragama dan berbangsa.

"Kalau saya lihat ijtima ulama GNPF ini lebih condong politis ya, yang mana salah satu goal-nya untuk melakukan dukungan untuk pencapresan atau pencawapresan," kata Baidowi.

Pada Ijtima Ulama yang digelar GNPF memang menghasilkan rekomendasi bakal cawapres Prabowo di Pilpres 2019, yaitu Ketua Dewan Syuro PKS, Salim Seggaf Jufri dan Ustaz Abdul Somad. Sementara, Somad sudah menyatakan tidak bersedia maju di Pilpres, meski tak secara tersurat. Ia menyatakan minta didoakan jadi ustaz sampai akhir hayat.

Baidowi berpandangan, hasil tersebut membuat Ijtima Ulama GNPF lebih pas disebut sebagai ijtima politik atau perkumpulan politik. Menurut dia, forum tersebut telah menyempitkan makna ulama yang sakral. Menurut Baidowi, PBNU cukup menyayangkan penyempitan makna ulama yang dilakukan oleh pihak GNPF, meskipun tidak bisa melarang mereka untuk menyuarakan aspirasi politiknya.

"Kami jelas menolak dan tidak setuju dengan hasil rekomendasi mereka," kata Baidowi.

Baidowi kemudian menyinggung kembali kunjungan Prabowo ke PBNU pada 21 Juli 2018 lalu. Menurutnya, saat itu mantan Danjen Kopassus ke-15 tersebut berjanji tidak akan memilih sosok cawapres yang menyakiti dan memusuhi NU.

"Itu yang dia [Prabowo] bilang. Nah sekarang banyak teman-temannya Pak Prabowo, di kanan kirinya itu yang menyakiti dan memusuhi NU," kata Baidowi.

Saat ditanya apakah yang maksud dari teman Prabowo yang memusuhi NU itu adalah PKS, Baidowi enggan mengiyakan. Menurutnya, publik sudah mengetahuinya tanpa perlu dijelaskan lagi.

Selama ini, Prabowo dan Gerindra dikenal dekat dengan PKS. Bahkan, kedua belah pihak saling mengidentifikasikan sebagai "segajah". Mereka pun berkoalisi di pelbagai momen politik, seperti Pilpres 2014, Pilgub DKI Jakarta 2017 dan Pilgub Jabar 2018. Untuk Pilpres 2019, mereka pun merencanakan berkoalisi, meskipun sampai saat ini belum ada keputusan resmi.

Ia menyatakan, PBNU tetap terbuka jika Prabowo mau mengkonsultasikan nama lain untuk menjadi cawapresnya. "Kami pada dasarnya selalu terbuka. NU itu moderat dan terbuka," kata Baidowi.

Prabowo dalam konferensi pers di DPP PKS, Senin (30/7/2018) memang mengungkapkan akan mengkonsultasikan lagi cawapres pendampingnya ke PBNU. Menurutnya, memilih cawapres adalah hal krusial yang perlu dikonsultasikan kepada semua pihak.

Prabowo Tak Harus Patuh Ijtima Ulama

Peneliti LSI Denny JA, Rully Akbar menilai, sikap PBNU tersebut menunjukkan bahwa hasil Ijtima Ulama GNPF belum sepenuhnya merepresentasikan suara ulama. Sebab, menurutnya, bagaimanapun jumlah ulama NU lebih banyak ketimbang ulama GNPF.

"Jadi Prabowo tidak perlu menganggap hasil Ijtima Ulama GNPF itu harga mati," kata Rully kepada Tirto.

Menurut Rully, untuk Pilpres 2019 nanti isu agama dengan mengandalkan dukungan ulama sudah bukan lagi menjadi penentu dalam menggaet suara, seperti halnya di Pilgub DKI Jakarta 2017.

Ia menjelaskan, Jokowi sebagai petahana sudah memiliki kekuatan untuk menghalau isu sentimen agama dengan masuknya PKB dan PPP di dalam koalisi. Sebaliknya, menurut Rully, yang signifikan dalam menggaet massa adalah dengan memanfaatkan isu kebangsaan dan kesejahteraan ekonomi.

"Kalau oposisi mampu konsisten dalam dua isu itu, mereka sangat mungkin bisa memaksimalkan suaranya," kata Rully.

Masalah terbesar petahana saat ini adalah ekonomi, seperti nilai tukar rupiah yang terus anjlok dan harga bahan pokok, tarif dasar listrik, dan bahan bakar minyak yang terus naik.

Selain itu, menurut Rully, mesin partai dan pendanaan politik juga menentukan kemenangan Prabowo di Pilpres 2019. Di antara partai-partai yang berpotensi menjalin koalisi dengan Gerindra, Demokrat memiliki kedua hal itu.

"Kalau di Demokrat, kan, cawapresnya AHY [Agus Harimurti Yudhoyono], tapi tidak tahu bagaimana nanti Prabowo," kata Rully.

Wakil Ketua Umum Gerindra, Ferry Juliantono memastikan bahwa rekomendasi Ijtima Ulama GNPF memang bukan harga mati. Menurutnya, posisi cawapres akan ditentukan berdasarkan hasil keputusan bersama seluruh partai politik koalisi pendukung Prabowo.

"Keputusan akhirnya tetap di partai, meskipun kami pertimbangkan masukan dari NU dan Ijtima Ulama GNPF juga," kata Ferry kepada Tirto.

Ferry pun menyatakan pihaknya sudah memahami maksud dari NU dan akan dimasukkan dalam pembahasan di antara partai koalisi. Saat ini, kata Ferry, terdapat tiga nama yang tengah dipertimbangkan Prabowo, yakni Salim, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Zulkifli Hasan.

"Minggu depan lah kami akan deklarasi," kata Ferry.  (gram/tirto)