Istri Bupati Pamekasan Setujui Poligami

BLOKBERITA, PAMEKASAN -- Istri Bupati Pamekasan Achmad Syafii, yakni Anny Syafii mengaku setuju dengan usulan sebagian anggota DPRD setempat melegalkan poligami melalui Peraturan Daerah (Perda).
"Silakan saja jika mau diperdakan," kata Anny di Pamekasan, Kamis (22/12). Hanya saja, sambung dia, perlu adanya syarat-syarat tertentu yang harus ditunaikan dan tidak melupakan eksistensi dari poligami.
Kalaupun harus dilegalkan melalui perda, dia berharap keberadaan aturan itu nantinya lebih ditekankan pada upaya perlindungan pada kaum perempuan dan bukan hanya semata keinginan sepihak laki-laki. "Artinya di laki-laki tidak semena-mena dan si perempuannya juga tidak semena-mena, artinya berjalan sesuai dengan kodrat sebagai istri kedua begitu pula istri tuanya tidak demikian," kata Anny.
Mantan aktivis Korp HMI-Wati Pamekasan ini lebih lanjut menjelaskan, jika Perda tentang Poligami itu nantinya benar-benar hendak disusun, dia meminta pemabahasannya tidak dimonopoli oleh laki-laki saja, akan tetapi juga harus memperhatikan dan melibatkan kaum perempuan.
"Dan jika nantinya aturan itu betul-betul ada, maka harus jelas dan tidak menitikberatkan pada salah satu pihak, dan ketika menjadi produk hukum maka harus menaatinya," kata Anny.
Pendapat istri bupati Pamekasan ini berbeda dengan pendapat mayoritas kaum perempuan yang menolak rencana legalisasi poligami melalui Perda itu. Sebelumnya, gagasan melegalkan poligami disampaikan sebagian anggota DPRD Pamekasan dengan alasan untuk menekan praktik prostitusi terselubung di Kabupaten Pamekasan yang kian marak.
Selain untuk menekan praktik prostitusi terselubung, gagasan melegalkan poligami melalui Perda itu, juga berdasarkan data statistik daerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Pamekasan, jumlah penduduk perempuan di kabupaten yang menerapkan syariat Islam melalui program Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami (Gerbang Salam) ini lebih banyak.
Dari total jumlah penduduk Pamekasan 829.323 jiwa, jumlah penduduk laki-laki hanya sebanyak 402.314 jiwa, sedangkan penduduk dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 427.009 jiwa. Sementara itu, beberapa anggota DPRD Pamekasan telah mempraktikkan beristri lebih satu atau berpoligami.
Mereka menikah secara siri atau tidak tercatat di kantor urusan agama. Bagi sebagian wakil rakyat yang telah mempraktikan poligami ini, umumnya beralasan untuk membantu. Ada juga yang beralasan, karena ingin mendapatkan nuansa baru, sehingga butuh penyegaran melalui pendamping hidup baru. Para istri muda sebagian anggota DPRD Pamekasan biasanya diajak saat melakukan kunjungan kerja ke luar kota atau studi banding ke luar daerah. 

Terpojok, Sangkal

Istri Bupati Pamekasan, Madura, Anni Rifqatul Laili, nampaknya merasa tersudut dengan pemberitaan beberapa media, yang seolah-olah dirinya mendukung usulan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Poligami, yang digagas Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan, Apik.
Karena itu, Anni Syafii, panggilan akrab Anni Rifqatul Laili, memberikan pernyataan tertulis kepada sejumlah wartawan untuk meluruskan pernyataannya yang dianggap sudah dipelintir.
Sebab dirinya tidak pernah menyatakan mendukung Raperda Poligami.
"Kami minta kepada rekan-rekan media untuk membuat berita yang berimbang. Benar-benar berasal dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Bukan berasal dari opini atas pernyataan seseorang, apalagi hanya menshare tanpa konfirmasi dari sumbernya langsung," ujar Anni Syafii kepada Surya (TRIBUNnews.com Network), Selasa (27/12/2016).
Menurut Anni Syafii, munculnya pemberitaan ini, berawal ketika pada peringatan Hari Ibu, Kamis (22/12/2016) lalu, wartawan sempat menemui dirinya menanyakan wacana aspirasi Dewan Pamekasan yang akan mengajukan Raperda Poligami.
Saat itu, dirinya hanya menjawab silakan dibahas. Namun masalah itu sudah ada Undang-Undang Perkawinan dan Komplikasi Hukum Islam (KHI).
Namun ia terkejut, karena di sejumlah media dirinya dikatakan mendukung Raperda Poligami.
Karena itu, pernyataan dirinya itu bukan merupakan pernyataan setuju terhadap usulan Raperda Poligami.
Tetapi semata-mata sebuah pendidikan politik kepada masyarakat.
Sebab dirinya tidak memiliki kewenangan, baik untuk menyetujui maupun tidak menyetujui sebuah usulan raperda apapun.
"Materi yang akan diperdakan itu sudah dibahas pada level yang lebih tinggi. Yakni, UU Perkawinan dan KHI. Dan perlu saya tegaskan, bahwa statemen yang menyatakan saya mendukung poligami, bukan statemen saya," kata Anni Syafii kepada Sury. (bin/tribunews)