Jokowi: Ada Dua syarat Reformasi Polri !

BLOKBERITA, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan ingin Polri berubah secara konkret melalui reformasi menyeluruh dari hulu sampai hilir. Pernyataan ini disampaikan Presiden Jokowi saat menghadiri perayaan Hari Bhayangkara ke - 70 di Mabes Polri, Jumat 1 Juli 2016.

" Saya ingin perubahan itu betul-betul konkret, nyata dalam wajah pelayanan Polri kepada masyarakat. Tidak ada lagi pungutan, makelar kasus, diskriminasi dalam penegakan hukum, perlindungan warga masyarakat," kata Presiden Jokowi.

Jokowi mengatakan, ke depan tugas Polri akan semakin berat, tapi ia meyakini Polri akan mampu mengemban tugas yang mulia itu.

" Syaratnya ada dua. Pertama, menjaga kekompakan, menjaga soliditas di internal Polri. Kedua, keberanian kita untuk mereformasi diri. Saya ingin menekankan reformasi Polri menjadi kunci menghadapi masalah," kata Jokowi.

Jokowi menekankan, reformasi harus dilakukan dari hulu sampai hilir, mulai dari sistem rekrutmen sampai pelayanan Polri kepada masyarakat, mulai dari perubahan mental, perubahan pola pikir, sampai perubahan perilaku setiap anggota Polri.

Muaranya kata Jokowi, adalah perubahan sikap dan perilaku yang lebih profesional, lebih berintergritas, dan penuh tanggung jawab."Dengan cara itu, saya yakin kepercayaan masyarakat kepada Polri akan semakin meningkat," katanya.

Menurut Presiden Jokowi, sebagai Bhayangkara negeri, yang tidak kalah penting adalah kemauan dan keikhlasan Polri dalam menekan egosektoral dan memperkuat kerja sama antar lembaga termasuk dengan KPK, Kejaksaan, dan instansi lain.

" Kejahatan hanya bisa diperangi, bisa diberantas kalau kita bersatu. Kalau lembaga penegakkan hukum saling bahu-membahu," katanya.

Presiden Jokowi sekaligus berharap di Hari Bhayangkara ke-70, Polri mendapatkan berkah ramadan sehingga makin andal, dicintai masyarakat, dan reformasi internal Polri berputar makin cepat.

Dilarang Pungli

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti membacakan pidato Presiden Joko Widodo yang berhalangan hadir dalam acara Hari Bhayangkara ke-70 di Lapangan Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat, 1 Juli 2016. Dalam pidato tersebut, ada banyak pesan Jokowi yang disampaikan untuk polisi.

Jokowi meminta kepolisian membangun sistem terintegrasi dalam menangani karakter kejahatan yang semakin canggih. Selain itu, polisi juga diminta tak melakukan praktek pungutan liar dan menjadi mafia kasus. "Hindari pungutan tidak jelas maupun percaloan," kata Badrodin menyampaikan pesan-pesan Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga berpesan agar polisi memberikan pelayanan mudah, sederhana, dan prosedur yang jelas kepada masyarakat. "Intensifkan komunikasi dan jalin kedekatan dengan masyarakat. Perbaiki mutu dan kualitas pelayanan dengan masyarakat.”

Jokowi juga berpesan agar polisi bisa memberikan rasa aman, menjadi tauladan kepatuhan hukum, dan tidak melakukan perbuatan tercela. "Saya berharap Polri mampu menjaga toleransi dan memperkuat persatuan Indonesia," katanya.

Menurut Jokowi, tugas polisi tidaklah ringan dan mudah. Dia berharap setiap anggota Polri mampu profesional dan berintegritas dalam menjalankan tugasnya.
 " Semoga dapat dijadikan momentum untuk memberi yang terbaik, menuju Indonesia berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.”  tandasnya.

Pertanyaannya adalah mampukah Polri tidak melakukan Pungli? Kalau mau jujur, itu sebuah tantangan berat bagi polri karena praktek pungli oleh Polri hingga  kini masih tumbuh subur di seluruh pelosok Indonesia, apalagi di daerah-daerah. Sepertinya menjadi sebuah keniscayaan yang mustahil.

[ mrbin / tempo ]