Saham Freeport Dropped, Pemerintah Tak Perlu Beli

BLOKBERITA -- Mantan Menteri Keuangan era Presiden Soeharto Fuad Bawazier mengingatkan pemerintah untuk tidak membeli saham PT Freeport Indonesia (PTFI) yang dilepas senilai 1,7 miliar USD untuk saham sebesar 10,64 persen.

Menurut Fuad, saat ini harga saham perusahaan asal Amerika Serikat itu tak ada lagi nilainya. 

 " Harganya (saham Freeport) itu sudah drop, hancur. Kalau pemerintah beli, BUMN pasti bangkrut dan rugi. Siapa pun negara di dunia ini sudah nggak akan mau beli saham Freeport itu," kata Fuad usai menghadiri acara pelantikan Pengurus Keluarga Belasar Pelajar Islam Indonesia (KB-PII) di Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Budaya, Jakarta, Ahad (17/01/2016).

Sebelumnya, Freeport telah mengajukan penawaran divestasi saham ke pemerintah di akhir tenggat waktu. Perusahaan tambang yang berinduk di Amerika Serikat itu mengirimkan surat kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tentang pelepasan 10,64% kepemilikannya. “ Kami sudah menerima kemarin,” ujar Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Bambang Gatot Ariyono, Kamis (14/1/2016). 

Menurut Bambang, persentase saham yang dilepas tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam surat penawaran itu, Freeport menyatakan saham yang akan dilepas senilai USD 1,7 miliar atau sekitar Rp 23,5 triliun. 

Fuad melanjutkan, sejak 2012 saham perusahaan McMorran itu terus menurun dari harga 60 dolar per sahamnya. Tahun lalu, harga saham Freeport pun drop menjadi 8 dolar AS. Saat ini harga saham perusahaan tambang terbesar dunia itu hanya 3,5 dolar AS per sahamnya.

Fuad curiga jika Freeport dengan kondisi yang sudah kepepet akan melepas semua sahamnya. Padahal dia belum tentu dapat jaminan jika masih akan terus melakukan kegiatan penambangan setelah 2019 nanti.

" Kalau tidak diperpanjang ya sahamnya seharga tissue toilet, kecebong aja repot. Dunia tak ada lagi yang mau beli. Karena gak ada penghasilan lagi nanti. Pemerintah harus berani tolak itu penawaran sahamnya atau kasih ke swasta aja,"kata Fuad.

Atas dasar itu  menurut Fuad, tak ada lagi alasan bagi pemerintah untuk membeli saham Freeport. Terlebih mengingat sahamnya sudah go public dan bisa diakses semua pihak.

" Itu sudah go public sahamnya di Wall Street. Siapa yang mau tanggung jawab nanti kalau sahamnya sudah tinggal 1 dollar ? Terus rugi, gak ada harganya. Jadi tunggu aja nanti sampai renegoisasi 2019 dengan syarat. Masa kita sekarang mau beli nyemplungin kaki beli saham itu," cetusnya. (bin/rmol)