SP-BPJS Inginkan Direksi yang Profesional dan Berintegritas !

JAKARTA, BLOKBERITA -- Serikat Pekerja BPJS Ketenagakerjaan sangat berharap proses seleksi Calon Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan yang baru saja dilakukan berjalan dengan lancar, fairness, kredibel, dan profesional. Muatan-muatan politik praktis seyogyanya ditepiskan dari proses seleksi ini. Ketua SP-BPJS ketenagakerjaan, Abdurrahman Irsyadi, menegaskan Bahwa BPJS Ketenagakerjaan saat ini membutuhkan dewan direksi dan dewan pengawas yang mumpuni.

" Kalau untuk posisi Direksi, dia harus bisa meningkatkan kepesertaan, iuran, dan investasi. Karena tiga hal tersebut akan bermuara pada kesejahteraan karyawannya. Seorang direksi harus mengetahui benar core bisnis di BPJS disamping punya integritas, kompetensi, dan dapat bekerja sama dengan karyawannya, sedangkan untuk Dewas pastinya mewakili stakeholder BPJS Ketenegakerjaan dari pengusaha, pekerja, dan pemerintah, " jelas Abdulrrahman Isyadi, yang akrab dipanggil Ari kepada wartawan bbcom (10/12).

SP-BPJS ketenagakerjaan juga menyampaikan amanat pekerja terkait dengan seleksi calon direksi dan dewan pengawas BPJS Ketenagakerjaan sebagai berikut:  

1. Menghormati  upaya pemerintah Jokowi – JK dengan membentuk Panitia Seleksi (Pansel) Calon Direksi dan Dewan Pengawas BPJS yang secara terbuka menjaring putra-putri terbaik bangsa Indonesia dalam mengawal implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang menjadi amanat konstitusi Negara Republik Indonesia.

 2.  Karena sifatnya seleksi terbuka SP BPJS Ketenagakerjaan meminta kepada Presiden selaku kepala pemerintahan Republik Indonesia agar memilih jajaran Direksi BPJS Ketenagakerjaan dengan mengedepankan profesionalme dan menjunjung tinggi integritas, akuntabilitas dan telah terbukti memiliki karya terbaik untuk bangsa proses pemilihan/seleksi tersebut.

 3. Karena lembaga ini diberikan amanah untuk mengelola dana pekerja/buruh yang sangat besar maka diperlukan transparansi  dan akuntabilitas dalam proses seleksi agar mampu menetapkan calon direksi dan dewan pengawas yang memiliki track record yang baik dan berpihak pada kesejahteraan pekerja.

4. SP BPJS Ketenagakerjaan meminta agar Direksi yang akan datang harus dapat dan mampu bekerjasama dengan karyawan BPJS Ketenagakerjaan untuk mewujudkan jaminan sosial yang bermartabat sesuai cita-cita founding fathers Republik Indonesia.

 5. SP BPJS Ketenagakerjaan menolak praktek-praktek money politic dan politisasi kelembagaan dalam seleksi calon Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan. Jika hal ini terjadi maka sangat menciderai karyawan BPJS Ketenagakerjaan maupun masyarakat pekerja. 

Hingga berita ini diturunkan Pansel BPJS Ketenagakerjaan belum mengumumkan calon direksi dan Dewan Pengawas BPJS yang baru untuk periode 2016-2020. Diperkirakan akhir bulan ini hingga awal Januari 2016 akan sudah selesai semuanya. SP BPJS Ketenagakerjaan berharap proses penentuan calon direksi dan dewas BPJS ini tidak ada intrik politik dan money politic. (bass/bbcom)