BPJS Ketenagakerjaan & Tiga Bank BUMN Teken MoU Salurkan KUR Rp 30 Triliun

JAKARTA, BLOKBERITA --  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan melaksanakan penanda tanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan tiga bank BUMN dalam upaya meningkatkan kepesertaan melalui penyaluran kredit usaha rakyat (KUR).

Adapun bank BUMN tersebut antara lain PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Elvyn G Masassya mengatakan, pemberian KUR kepada pekerja yang menjadi peserta dalam BPJS Ketenagakerjaan ditargetkan senilai Rp30 triliun, KUR akan tersalurkan hingga akhir tahun.

"KUR ini diberikan kepada keluarga yang akan lakukan usaha yang nilainya bisa mencapai Rp30 triliun," ucapnya dalam acara BUMN Hadir Untuk Negeri di KBN Cakung Cilincing Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (23/10/2015).

Dia menjelaskan, ruang lingkup MoU ada tiga aspek di antaranya, pemberian informasi dan akses pembiayaan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada tiga bank BUMN tersebut untuk mendorong pembiayaan kepada calon debitur yang menjadi target program, selain itu mendorong kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan melakukan sosialisasi bersama kepada calon nasabah/debitur.

"Saya harap MoU ini dapat memberikan dampak peningkatan perluasan kepesertaan program dan memberikan perlindungan menyeluruh kepada para pekerja di Indonesia," tuturnya.

Sekedar informasi, penanda tanganan dilakukan antara Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Elvyn G Masassya dengan Direktur Utama PT BRI (Persero) Tbk, Asmawi Syam, Direktur Utama PT BNI (Persero) Tbk, Achmad Baiquni, dan Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Budi Gunadi Sadikin. Turut pula didampingi oleh Menteri BUMN Rini M Soemarno.

Peserta BPJS Baru 30 Persen

Terpisah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) mengaku hingga kini belum bisa menggaet 40 juta angkatan tenaga kerja informal yang ada di Indonesia. Berdasarkan data terbaru BPJS Ketenagakerjaan baru mencatat sekira 14 juta tenaga kerja informal.

" Pekerja informal yang menggunakan BPJS Ketenagakerjaan baru tercatat 14 juta, masih banyak pekerjaan yang belum kami cakup. Kami belum bisa mencakup 40 juta pekerja informal yang ada di Indonesia,"tutur Divisi Pengembangan Jaminan BPJS Ketenagakerjaan Woro S Sulistyaningrum, dalam Work Shop Nasiona, di Hotel Oasis Amir, Jakarta, Kamis (8/10/2015).

Menurutnya, hal ini masih menjadi tugas BPJS Ketenagakerjaan pasalnya jaminan sosial untuk pekerja Indonesia masih rendah. Dia mencontohkan, di negara maju seperti Jepang 99 persen pekerja di sana telah menggunakan jaminan sosial ketenagakerjaan.

" Target kita akan seperti itu. Harus mendapatkan perlindungan seperti di Jepang sudah 99 persen seluruh pekerjanya menggunakan jaminan sosialnya. Bandingkan dengan kita masih 30 persen pekerja mendapat jaminan sosial BPJS ketenagakerjaan,"tuturnya.

Untuk itu, ke depannya, Woro mengatakan BPJS Ketenagakerjaan akan terus melakukan sosialisasi kepada seluruh perusahaan maupun pekerja. Efek dari BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja sangat membantu jika saatnya diperlukan.

Korban PHK dan Resign Bisa Cairkan JHT 

BPJS Ketenagakerjaan membolehkan pekerja yang terkena PHK untuk mengambil haknya dana pensiunan (Jaminan Hari Tua ). Termasuk pekerja yang mengundurkan diri dari perusahaan.

Mereka dapat mengambil haknya tanpa harus menunggu masa waktu 5 tahun. Hal ini akan direalisasikan pelaksanaannya pada 1 September 2015.

“ Kalau PHK, ya boleh mengambil langsung ambil tidak lagi nunggu 5 tahun tapi dokumentasi harus dari disnakers setempat,” ungkap jJunaidi Direktur Kepersertaan dan hubungan Antar Lembaga BPJS Ketenagekerjaan, disela acara sosialisasi era baru jaminan social ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan Fair di Balikpapan, Jumat Malam (28/8).

“ Resign juga harus ada dinyatakan oleh disnaker,” sambungnya

Junaidi mengatakan saat ini revisi PP JHT ketenagakerjaan sudah selesai, namun masih menunggu aturan Menteri Ketenegakerjaan. “ Ini sekarang masih progress, berbicara tentang permen naker tim kami dengan kementerian Tenaga kerja. Sekarang ini masih terus kita lakukan edukasi,” jelasnya.

Sementara itu, saat ini peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengikuti program jaminan pensiun, mencapai 2,1 juta pekerja dalam dua bulan.

“ Sambutan dari perusahaan dan pekerja sangat antusias mengikuti program ini. Makanya sekaang ini kita lakukan sossialisasi, edukasi sekaligus kita permudah akses pelayanan. Ini kita siapkan seluruh infrastruktur BPJS ketenagakerjaan,” ucapnya.

“ Secara nasional jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan 22 juta hingga semester pertama 2015 ini. Target kita 2018 itu pekerja 40 juta masuk program ini,” sebut Junaidi.

Menyinggung Kaltim, Junaidi menyebutkan angkatat kerja di Kaltim sebanyak 1,1 juta pekerja namun baru yang mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 400 ribu pekerja. “ Jumlah perusahaan di Kaltim yang masuk kategori platinum (padat pekerja) sebanyak 900 perusahaan dan di Kalimantan sebanyak 4000 perusahaan,” sebutnya.  (bmw/oke)