Yunani Minta Dana Talangan 12 Miliar Euro untuk Melunasi Utang

BLOKBERITA -- Yunani tengah mempersiapkan proposal dana talangan senilai 12 miliar Euro selama dua tahun untuk menanggulangi resesi setelah berbulan-bulan bernegosiasi dengan para kreditor Eropa. Jumlah ini jauh lebih besar dari paket dana talangan yang mereka ajukan sebelumnya.

Dilaporkan surat kabar Yunani Kathimer, pemerintah sayap kiri pimpinan Perdana Menteri Alexis Tsipras kini tengah menghadapi tenggat waktu untuk mengajukan proposal reformasi guna meminta dana talangan kepada kreditor Eropa hingga Jumat (10/7). Jika hal ini disetujui maka Yunani diperkirakan tidak akan keluar dari zona euro.

Laporan di media tersebut menyatakan bahwa pertumbuhan resesi akan menjadi lebih besar dari perkiraan sebelumnya, yaitu sebesar 0,5 persen. Dengan situasi keuangan yang tidak pasti selama sekitar dua pekan belakangan, "resesi diperkirakan terjadi sebesar 3 persen."

"Diperkirakan, proposal dana talangan yang diminta Yunani sebesar 8 miliar euro untuk tahun 2015 dan 2016 meningkat 2 miliar euro per tahun, menjadi total 12 miliar euro untuk dua tahun," bunyi laporan di Kathimerini.

Resesi Yunani dimulai sejak tahun lalu, yang menyusutkan seperempat dari produk domestik bruto selama periode enam tahun. Akibatnya, tingkat pengangguran membengkak hingga 25 persen.

Surat kabar lainnya, Naftemporiki, merinci peningkatan pajak yang ditawarkan kepada Yunani, yaitu peningkatan pajak perusahaan dari 26 persen menjadi 28 persen, kenaikan PPN atas barang mewah dari 10 persen menjadi 13 persen, kenaikan PPN untuk hotel dari 6,5 persen menjadi 13 persen, dan kenaikan PPN atas barang, restoran, transportasi dan beberapa layanan kesehatan yang ditawarkan oleh sektor swasta dari 13 persen menjadi 23 persen.

Persyaratan ini ditolak oleh partai Syriza yang berkuasa dan pendukungnya, partai Yunani Independen, setelah rakyat Yunani memilih "tidak" atas penerapan syarat yang lebih ketat, pada referendum yang digelar Ahad (5/7).

Pada akhir Juni lalu, Yunani dinyatakan tidak bisa membayar utang sebesar US$1,7 miliar kepada Dana Moneter Internasional, atau IMF pada tenggat waktu yang ditentukan, yaitu Selasa (30/6). Selain kepada IMF, Yunani juga memiliki tenggat pembayaran utang besar lainnya kepada Bank Sentral Eropa pada 20 Juli mendatang.

Pasca dinyatakan tak mampu membayar utang IMF, warga Yunani dibatasi untuk mengambil uang tunai melalui mesin ATM menjadi hanya 60 euro atau Rp887 ribu per hari. Bank-bank pun ditutup.

Flash Back: Seputar Krisis Ekonomi Yunani

Ketika Yunani bergabung dengan Uni Eropa dan mengganti mata uangnya dengan euro tahun 2001, keadaan ekonomi negara ini diprediksi akan terus tumbuh dan diikuti oleh ledakan ekonomi. Namun prediksi ini seketika berubah ketika krisis keuangan menerpa tahun 2008.

Kala itu, semua negara di Eropa mengalami resesi, namun karena Yunani merupakan salah satu negara yang paling miskin dengan hutang bertumpuk, negara itu yang paling menderita dan merasakan dampaknya.

Dikutip dari Vox, jika saja Yunani tidak bergabung dengan euro, negara ini diperkirakan dapat meningkatkan ekonomi dengan lebih banyak mencetak mata uangnya, drachma. Hal ini akan menurunkan nilai drachma di pasar internasional, membuat ekspor lebih kompetitif Yunani.

Langkah ini juga diperkirakan akan menurunkan suku bunga domestik, mendorong investasi domestik dan mempermudah Yunani melunasi hutang mereka.

Namun, Yunani memutuskan untuk berbagi kebijakan moneter dengan seluruh Eropa. Bank Sentral Eropa yang didominasi Jerman meluncurkan kebijakan moneter Eropa yang tepat bagi Jerman, namun di satu sisi memperburuk ekonomi Yunani.

Yunani memiliki beban utang yang sangat besar, mencapai 177 persen dari produk domestik bruto, atau PDB, membuat negara ini sulit mengumpulkan uang yang dibutuhkan untuk melakukan pembayaran utang.

Selama lima tahun terakhir, Yunani melakukan negosiasi dengan Komisi Eropa, Bank Sentral Eropa, dan Dana Moneter Internasional terkait bantuan keuangan untuk mengatasi beban utang mereka. Ketiga lembaga ini dikenal dengan sebutan "troika". Sejak 2010, Troika memberikan pinjaman kepada Yunani dengan syarat penaikan pajak dan pemotongan belanja.

Namun, Yunani tak juga mampu menyelamatkan kondisi finansialnya. Keadaan ini berujung pada kegagalan Yunani untuk membayar utang sebesar US$1,7 miliar kepada Dana Moneter Internasional, atau IMF, dengan tenggat waktu yang ditentukan, yaitu Selasa (30/6), menjadikan Yunani sebagai negara maju pertama yang gagal membayar utang dan hanya hidup dari uang pinjaman untuk sementara waktu.

Dilaporkan CNN, sesaat sebelum dinyatakan default, atau gagal bayar utang, Yunani kembali meminta dana talangan dari Eropa. Ini merupakan upaya di ujung keputusasaan, para pemimpin keuangan Eropa berjanji akan mengadakan pertemuan untuk mempertimbangkannya.

Meski demikian, kecil kemungkinan dana talangan lainnya tersebut akan terjadi. Seorang pejabat menyatakan kepada CNN, bahwa upaya penyelamatan itu kemungkinan besar memerlukan syarat yang lebih ketat dari syarat yang telah diberikan Uni Eropa dan ditolak oleh Yunani, yaitu pengurangan dana pensiun dan peningkatan pajak.

Akibat krisis Yunani, terdapat penurunan tajam di pasar keuangan global pada Senin (29/6). Para investor disarankan untuk menunggu perkembangan lebih lanjut dari krisis ini. Namun pada Selasa (30/)6, pasar keuangan kembali telah kembali stabil.

Sebagian besar utang Yunani berasal bukan dari bank swasta, melainkan dari lembaga besar Eropa dan negara-negara zona euro lainnya. Hal ini dilakukan agar jika Yunani gagal membayarnya, sistem finansial dunia tidak terlalu terguncang.

Terkait hal ini, Kanselir Jerman, Angela Merkel, menyatakan bahwa "pintu dialog masih terbuka" pada Selasa (29/6). Meski demikian, dialog akan sangat bergantung kepada referendum yang akan digelar pada 5 Juli mendatang.

Perdana Menteri Yunani, Alexis Tsipras mengumumkan referendum, meminta rakyat Yunani untuk memutuskan nasib mereka sendiri terkait dana talangan ini. Jika rakyat Yunani memilih "Tidak," maka mereka menolak paket dana talangan dengan segala syarat yang menyertainya.

Kekacauan diperkirakan akan terjadi dan Yunani harus mencari cara untuk kembali menggunakan mata uang drachma dan meninggalkan euro.

Sementara, jika rakyat memilih "Ya", ini akan menunjukkan keinginan rakyat Yunani untuk tetap berada di zona euro.

Selain kepada IMF, Yunani juga memiliki tenggat pembayaran utang besar lainnya kepada Bank Sentral Eropa pada 20 Juli mendatang.

Hingga kini, seluruh bank di Yunani masih ditutup untuk mencegah warga menarik semua uang mereka di bank, karena bank-bank di Yunani tidak akan sanggup mengeluarkan begitu banyak uang tunai. Penarikan harian di bank terbatas sampai 60 euro atau sekitar Rp887 ribu.

Dapat dikatakan, Yunani kini tengah mengalami masa depresi, dengan situasi perekonomian yang jatuh sebanyak seperempatnya dalam beberapa tahun terakhir. Tingkat pengangguran di negara ini pun melonjak menjadi di atas 25 persen.  

Menanti Iba IMF dan Uni Eropa

Yunani terancam bangkrut akibat utang yang menggunung. Nilai utangnya tak tanggung-tanggung, yakni mencapai € 323 miliar atau lebih dari 175 persen produk domestik bruto (PDB).

Ibarat virus, dampak krisis utang Yunani dikhawatirkan merembet ke negara-negara tetangganya di Benua Biru dan mengancam keutuhan Uni Eropa. Pasalnya, 66 persen utang Yunani atau sebesar € 214 miliar merupakan dana talangan atau bailout yang merupakan patungan Jerman, Perancis, Italia, Spanyol, Bank Sentral Eropa (ECB) dan negara-negara UE lainnya.

International Monetery Fund (IMF), kreditur dunia yang pernah salah kasih obat krisis ke Indonesia, juga punya andil dalam menambah pundi-pundi utang Negeri Para Dewa. Total utang yang disuntikan IMF ke Athena sebesar € 32 miliar atau 10 persen dari total utang Yunani. Dalam hitungan hari ke depan atau tepatnya hingga akhir Juni 2015, sebagian utang Yunani ke IMF akan jatuh tempo. Total angsuran yang harus dibayarkan Yunani ke IMF pada pekan depan sebesar € 1,6 miliar.

Sialnya, Perdana Menteri Yunani Alex Tsipras menyatakan negaranya terancam bangkrut pada akhir bulan ini jika para kreditor tidak memberikan tambahan dana talangan (bailout) sebesar € 7,2 milyar. Bank Sentral Yunani bahkan mengingatkan, jika negosiasi Tsipras gagal tak hanya akan memicu gagal bayar tetapi juga bisa berujung pada keluarnya Yunani dari Uni Eropa, atau yang dikenal dengan istilah Greece Exit (Grexit).

Publik Yunani sebenarnya menolak wacana Grexit karena bisa memicu pelarian modal asing, membuat banyak bank tutup, yang pada gilirannya dapat menimbulkan kekacauan ekonomi dan sosial yang luas.

Sementara bagi Uni Eropa, Grexit bisa memecah persatuan dan menjadi awal berakhirnya mata uang Euro. Pasalnya, jika kepercayaan pasar terhadap euro luntur, maka krisis utang bisa merembet ke negara lain yang dikhawatirkan akan mengikuti jejak Yunani keluar dari Uni Eropa.

Menyikapi kondisi darurat utang ini, sejumlah petinggi negara-negara Uni Eropa pun menggelar Emergency Summit di Brussels, Belgia mulai Senin (22/6) malam. Mereka meminta Yunani melakukan reformasi keuangan untuk bisa mendapatkan tambahan pinjaman dari kreditor Eropa maupun IMF. Inisiatif yang ditawarkan adalah dengan mengurangi dana pensiun, menaikan pajak penjualan dan pajak usaha.  

Reformasi Anggaran

Alexis Tsipras, yang sejak awal memimpin Yunani menolak pemangkasan anggaran, akhirnya melunak. Paket kebijakan baru ditawarkan Yunani, antara lain dengan memperpanjang batas usia pensiun menjadi 67 tahun dan menaikkan tarif pajak perusahaan dan pajak pertambahan nilai (PPN). Dengan cara ini, diharapkan tercipta tambahan anggaran sebesar € 8 miliar.

Pada Selasa (23/6), ECB pun sepakat untuk menyuntikkan dana hampir € 1 miliar ke dalam sistem perbankan Yunani untuk mencegah kebangkrutan akibat deposan mengambil miliaran euro dari rekening.

Kompromi Tsipras pun sempat direspon positif oleh pasar, meski di dalam negeri menuai kritik dari publiknya sendiri. Keyakinan investor terhadap kesepakatan bailout sempat mengangkat bursa saham Eropa sebelum akhirnya merosot kembali setelah IMF menunjukkan sikap yang berlawanan.

Seperti diberitakan CNN Money, dukungan IMF dalam kesepakatan tambahan bailout Yunani sangat penting. Karena tanpa dukungan IMF, parlemen Jerman dan negara-negara Uni Eropa lainnya dapat menghalangi pemberian bantuan tambahan € 7,2 miliar yang dibutuhkan Yunani.

Para ekonom menilai langkah-langkah reformasi anggaran yang akan dilakukan pemerintahan Tsipras tak akan cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Yunani yang telah mengalami penyusutan 25 persen.

Pada Rabu (24/6) malam, Tsipras kembali menghadap para kreditor untuk mencoba membujuk mereka memberikan bantuan dana agar Yunani terhindar dari bencana gagal bayar. Sebelum pertemuan hari ketiga para menteri keuangan Uni Eropa berlangsung, Tsipras telah diminta menghadap Presiden Komisi Eropa Jean Claude Juncker untuk membicarakan perbedaan pandangan yang tersisa.

Dilansir dari The Guardian, Kepala IMF Christine Lagarde, Presiden ECB Mario Draghi, dan Menteri Keuangan Belanda Jeroen Dijsselbloem menantang Tsipras untuk merealisasikan proposal kebijakan yang diajukan pada Senin lalu. Ketiganya menagih komitmen Tsipras untuk menaikan pajak dan memotong belanja guna memastikan tambahan bailout bagi Yunani dan menghindari default negara tersebut pada pekan depan.

Tekanan Politik

Komentator Politik Senior, Pavlos Tzimas menilai pemanggilan Tsipras ke Brussels menjadi sinyal yang buruk. Pasalnya, Pemerintah Yunani datang di bawah tekanan politik dalam negeri yang menguat menyusul proposal kebijakan yang ditawarkan Tsipras.

Bahkan, skeptis ditunjukan oleh partai Syiriza, kelompok sayap kiri pendukung Tsipras. Sedangkan untuk meloloskan paket kebijakan itu, dibutuhkan dukungan mayoritas di parlemen.

" Banyak anggota parlemen, baik sayap kiri maupun tidak, sangat skeptis terhadap rogram itu , " kata Costas Lapavitsas, seorang profesor ekonomi dari University of London yang sekarang menjadi anggota parlemen dari Partai Syriza.

Para petinggi Uni Eropa dijadwalkan akan menggelar pertemuan puncak pada Kamis (25/6) guna menentukan nasib Yunani.
 
Kekhawatiran Indonesia

Dari Indonesia, Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro mewaspadai kemungkinan keluarnya Yunani dari Uni Eropa. Pasalnya, Grexit dapat memicu sentimen negatif di pasar global yang bisa berdampak buruk terhadap negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

" Ini persoalannya lebih kepada masalah tingkat kepercayaan para pelaku pasar global. Kita harus punya persiapan yang kuat," kata Bambang di kantornya, Rabu (24/6).

Untuk mengantisipasinya, Menkeu memastikan pemerintah akan terus berupaya menjaga fundamental makroekonomi Indonesia tetap kuat. Antara lain dengan menjaga kestabilan nilai tukar, pengelolaan anggaran, dan defisit transaksi berjalan.

" Sejauh ini, hampir semua variabel dalam kondisi bagus. Kecuali nilai tukar," tuturnya. 

[ mrhill / Cnni ]