Survei: Setahun Dipilih Rakyat, Legitimasi Jokowi Anjlok !

JAKARTA, BLOKBERITA -- Mengusung momen setahun setelah pelaksanaan pilpres pada 9 Juni 2014, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) membuka hasil survei yang dilakukan pada 25 Mei sampai 2 Juni 2015 tentang evaluasi publik untuk pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menggunakan sampel yang dipilih secara random atau multistage random sampling, hasil survei terhadap 1.220 responden dari 34 provinsi Indonesia itu punya margin of error sekira 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.
Hasilnya, semua angka yang dihasilkan menunjukkan tren yang jauh menurun dengan hasil survei SMRC pada Oktober 2014. Penurunan itu menyentuh segala bidang, mulai dari kondisi politik, ekonomi, dan hukum.
Sebanyak 30.1 persen responden menyatakan bahwa kondisi ekonomi saat ini jauh lebih buruk. Sebaliknya, hanya 22.4 persen yang menyatakan kondisi ekonomi bergerak lebih baik.
Begitu juga dengan kondisi politik, 32,8 persen menyatakan lebih buruk dengan pernyataan positif hanya 21,1 persen. Untuk penegakan hukum, 33,6 persen menyatakan lebih buruk dan 31,2 persen menyatakan lebih baik.

" Ini menunjukkan bahwa tren evaluasi yang pada Oktober 2014 positif, sekarang jadi negatif dengan perubahan cukup tajam. Evaluasi secara nasional cenderung negatif. Legitimasi kinerja pemerintah Jokowi dipertanyakan elite dan rakyat pada umumnya," papar Direktur Eksekutif SMRC Djayadi Hanan di Jalan Cisadane, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (9/7/2015).

Buruknya penilaian tiga bidang tersebut kemudian berpengaruh pada kepuasan masyarakat terhadap kinerja mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Approval Rating masyarakat pada tahun pertama hanya mencapai 40,7 persen, jauh dari angka pencapaian tahun pertama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mencapai 70 persen. 

" Legitimasi terhaap kinerja Presiden Jokowi jadi defisit dalam approval rating-nya. Tingkat kepuasan atas kinerja Presiden Jokowi setahun terpilih sebagai Presiden juga sangat rendah, hanya 40,7 persen," ungkapnya.

Hadir dalam pemaparan survei kali ini adalah politikus PDI Perjuangan (PDIP) Eva Kusuma Sundari, pengamat politik Salim Said, dan Sekretaris Umum Partai Demokrat Ikhsan Modjo.  

PDIP Ikut Pengaruhi Anjloknya Jokowi

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Eva Kusuma Sundari berkilah, hasil survei yang dikeluarkan oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) masih prematur. Pasalnya, pemerintahan Jokowi belum sampai setahun dan penggunaan APBN belum efektif.
Terlebih, kata Eva, penilaian negatif dari masyarakat ke Jokowi wajar di awal pergantian rezim. Pemerintah masih dalam masa persiapan mewujudkan semua program unggulannya. 

" Ini masih prematur. Pemerintah masih dalam masa persiapan, belum ada dampak yang dirasakan," tegas Eva di sesi diskusi pemaparan survei SMRC di Jalan Cisadane, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (9/7/2015).

Eva lantas mengatakan, pandangan masyarakat saat ini terpengaruh dengan opini para elite politik yang tengah gencar mengkritik kebijakan Jokowi. Terutama, pendukung pasangan yang diajukan Koalisi Merah Putih (KMP) masih aktif menyerang lewat berbagai cara. 

" Masak perang tidak selesai sekarang, bahkan statement tiga tahun lalu masih digoreng lagi, itu ada di sosial media, betapa tidak berimbangnya. Relawan Jokowi sudah bubar, di sebelah sana (pendukung KMP-red) makin militan," ungkapnya. 

Lebih jauh, Eva tidak menampik bahwa omongan negatif juga muncul dari para elite PDIP sendiri. Hal itu kemudian diperburuk dengan kondisi Jokowi yang tidak punya akses untuk men-counter media. 

" PDIP juga ngomong negatif, seberang juga negatif dan itu jadi konsumsi masyarakat umum. Elite sangat pengaruhi pendapat umum. Lebih lagi Jokowi tidak punya akses untuk mengarahkan media," keluhnya. 

Diketahui, survei SMRC dilakukan pada 25 Mei hingga 2 Juni 2015 dengan judul Evaluasi publik Nasional Setahun Presiden Jokowi. Metode survei menggunakan sampel yang dipilih secara random atau multistage random sampling.

Hasil survei terhadap 1.220 responden dari 34 provinsi Indonesia itu punya margin of error kurang lebih 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.

Hasilnya, semua angka yang dihasilkan menunjukkan tren yang jauh menurun dengan hasil survei SMRC pada Oktober 2014 yang lalu. Penurunan itu menyentuh segala bidang, mulai dari kondisi politik, ekonomi dan hukum. 

Sebanyak 30,1 persen responden menyatakan bahwa kondisi saat ini jauh lebih buruk dan hanya 22,4 persen yang menyatakan kondisi ekonomi bergerak lebih baik. Begitu juga dengan kondisi politik, 32,8 persen menyatakan lebih buruk dengan pernyataan positif hanya 21,1 persen. Untuk penegakan hukum, 33,6 persen menyatakan lebih buruk dan 31,2 persen menyatakan lebih baik. 

Pentingnya Kepercayaan Publik

Sementara itu Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Sidarto Danusubroto mengatakan, dalam menjalankan roda pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu membangun kepercayaan publik untuk menjaga stabilitas dalam negeri.

" Pemerintahan Jokowi ini perlu membangun trust (kepercayaan). Untuk membangun trust ini idealnya ya kanan kiri Presiden harus dibantu orang-orang yang sudah selesai dengan diri dan keluarganya," kata Sidarto usai menemui Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (6/7/2015).

Dijelaskannya, kepercayaan publik penting dibangun Jokowi baik di dalam maupun luar negeri karena akan berpengaruh pada perekonomian dalam negeri.

" Pokoknya harus ada trust. Ekonomi ini terkait dengan trust public, di luar negeri dan dalam negeri," kata mantan kader PDIP tersebut.

Sementara itu, Ketua Wantimpres Sri Adiningsih menambahkan, ia lebih banyak memberi masukan terkait ekonomi Indonesia ke depan.



Di mana dirinya menyatakan bahwa target pertumbuhan ekonomi yang tak tercapai di semester pertama tidak boleh terulang.

" Kita berikan masukan bagaimana bisa meningkatkan kinerja ekonomi supaya target-target bisa tecapai," ungkap Sri. 

Istana Lemah

Terpisah, Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah memandang bahwa elemen paling lemah saat ini adalah lembaga kepresidenan yang dipimpin oleh Joko Widodo (Jokowi). Hal itu terlihat dari berbagai ketidakpastian yang berkembang. Mulai dari buruknya ekonomi hingga penggerusan legitimasi lembaga negara.

" Ketidapstian justru berkembang, dijadikan malah tambah liar dan seliarnya sampai pada tingkatan menghapus dan menggerus legitimasi lembaga negara," curhat Fahri saat dihubungi wartawan, di Jakarta, Rabu (8/7/2015).

Jika tak ada solusi, Fahri khawatir Indonesia akan masuk kategori negara permanen dalam kegagalan, seperti India dan Filipina. Meski banyak yang menilai dua negara tersebut mengalami kemajuan, namun keduanya tetap memiliki angka kemiskinan dan ketidakberdayaan yang tinggi.

" Di India, orang boleh memuji tapi toh itu negara miskin. Filipina itu berat, permanen dalam ketidakberdayaan. Yunani kenyataannya sudah bangkrut karena fragile. Demokrasi AS kuat karena ada militer, cuma mereka berjalan seolah-olah bareng demokrasi, seolah-olah menjaga demokrasi dunia," bebernya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menegaskan, Jokowi jadi elemen paling lemah karena kebijakannya terus merusak legitimasi yang awalnya membumbung tinggi dari masyarakat.

" Istana itu adalah elemen paling lemah sekarang karena setelah legitimasi didapatkan dengan sangat spektakuler, justru sekarang jadi elemen paling lemah," simpulnya. 

[ bmw / Oke ]