Petaniku Sayang, Petaniku Malang

BLOKBERITA -- Sampai sekarang masih banyak pejabat tinggi bingung karena harga beras masih tinggi kendati panen sedang terjadi. Kebingungan ini pada 27 Juni lalu juga diungkapkan oleh gubernur Jatim Soekarwo kepada pers. Lho ?

Secara teoritis, kebingungan tersebut sesungguhnya tidak perlu terjadi. Sebab, bila tidak ada di gudang Bulog dan petani, stok beras berjubel di gudang-gudang para tengkulak tentunya. Agar harga tetap tinggi, para tengkulak ini melepaskan berasnya secara bertahap, bahkan jauh di bawah permintaan pasar bila perlu.

Menghabisi permainan para tengkulak pangan tersebut memang tak gampang. Ini karena mereka kaya-raya dan memiliki hubungan bagus dengan para politisi, petugas pemerintah, dan aparat  keamanan. Di era demokrasi ini, para penghisap darah petani juga tak segan untuk terjun langsung sebagai politisi.  Selain itu, pemerintah sendiri sering tak jelas berada dimana, bahkan menjadi beban, ketika para petani mengalami kesusahan.

Kekuatan demikian dahsyat ini bisa mereka miliki melalui perjalanan sangat panjang. Sejarah mencatat bahwa para tengkulak tersebut telah merajalela di pedesaan sejak zaman kolonial. Mereka tak hanya berperan sebagai pembeli, tapi juga pemodal sekaligus pemasok alat-alat pertanian. Maka, meski berhadapan dengan politik tangan besi sekalipun, sistem ijon tetap merajalela di zaman Suharto.

Jadi jangan heran bila Indonesia hanya sanggup mencapai swasembada pangan selama beberapa tahun. Ketika mencapai swasembada, Presiden  Suharto bahkan sempat diundang untuk berpidato di depan lembaga PBB yang mengurusi masalah pangan Food and Agriculture Organization. Di depan forum dunia ini, Suharto mengaku dititipi 100 ribu ton gabah oleh para petani Indonesia untuk diserahkan kepada saudara-saudara mereka yang miskin di seluruh dunia. "Ini merupakan kejadian untuk pertama kalinya, dunia menyaksikan bantuan antar-petani," ujar Soeharto dalam sambutannya di perayaan ulang tahun ke-40 FAO di Roma pada 14 November 1985.

Hanya saja, beberapa tahun setelah pidato menggemparkan itu, Indonesia kembali menjadi importir beras. Para petani mungkin bisa sedikit bernafas lega. Maklum, untuk mencapai swasembada seperti dikehendaki pemerintah, para petani wajib mengikuti instruksi pemerintah. Mereka harus patuh pada pemerintah tentang jenis tanaman, proses penanaman, benih, pupuk, pestisida, sampai penanganan pasca panen. Aparat kemanan yang bertebaran sampai pelosok desa seperti Bintara Pembina Desa, selalu siap mengamankan mereka yang melanggar instruksi tersebut.

Bulog, yang secara resmi didirikan untuk menjaga stabilitas harga pangan dan membantu peningkatan kesejahteraan petani, kenyataannya sering beraksi sebagai mesin ‘pembunuh’. Ketika harga-harga pangan melejit, Bulog selalu rajin membanjiri pasar dengan produk impor. Bulog seolah tak peduli bahwa kenaikan harga tersebut sangat dibutuhkan oleh petani untuk menutupi kerugian yang dialami pada musim-musim sebelumnya akibat banjir, hama, atau kemarau/musim hujan berkepanjangan.

Sebaliknya, ketika produksi berlimpah dan harga jatuh, Bulog terbukti sering tak sanggup memborong produk petani sesuai harga keekonomian. Akibatnya, kian banyak petani terjerat utang pada lintah darat. Sawah, ladang, sampai hasil panen pun dijadikan agunan. Nah, ini yang paling celaka, ketika tak sanggup membayar utang, tanah terpaksa diserahkan kepada kreditor.  Maka, agar bisa tetap hidup, mereka berbondong-bondong pindah profesi menjadi buruh tani atau merantau ke kota jadi apa saja asal bisa makan.

Meski demikian, pemerintah ketika itu mengaku sukses membasmi kelaparan.  Menurut para petinggi Orde Baru, di Indonesia sudah tidak ada lagi orang menderita kelaparan. Yang sesungguhnya terjadi, kata mereka, adalah ‘kurang gizi’, ‘rawan pangan’, dan gizi buruk’.

Para petinggi itu juga mengklaim bahwa petani sangat disayang oleh pemerintah. Buktinya, pemerintahkan setiap tahun menggelontorkan triliunan rupiah untuk sarana produksi tani. Hanya saja mereka tak suka berbicara tentang politik pangan murah, yang menyebabkan banyak petani jatuh miskin karena harus mensubsidi orang kota.

Kini kembali muncul suara-suara untuk menghidupkan kembali Bulog untuk menjaga stabilitas harga pangan. Kalau yang dimaksud adalah agar harga pangan selalu murah, dan sistem tanam paksa seperti program swasembada gaya Suharto dihidupkan, bisa berarti malapetaka bagi para petani. Kawasan-kawasan kumuh di perkotaan pun bakal makin dijubeli para mantan petani. Akhirul kata, Polisi Pamong Praja harus bekerja lebih keras untuk menghajar para pedagang kaki-lima dan pemukiman liar.

Oohh nasibmu petani Indonesia.... Kau disanjung dan disayang pemerintah.... tapi diam-diam kau ditendang kenyataan..... Panen berlimpah-ruah..... namun harga beras malah makin murah..... dan nasibmu makin terjerembab....... Sementara para cukong (tengkulak) leha-leha menunggu saat yang tepat untuk menjual mahal beras simpanannya...... dan pemerintah terus berkoar bahwa Indonesia sudah swasembada beras...!

[ bbcom / Inrev ]