Reshuffle Kabinet Tidak Lama Lagi
https://kabar22.blogspot.com/2015/05/reshuffle-kabinet-tidak-lama-lagi.html
" Tentu dalam waktu ke depan ini lah," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Senin (04/05/2015).
Meski demikian, JK enggan mengungkapkan nama-nama menteri yang akan dicopot.
" Belum, belum kita bicarakan," jawab JK singkat saat didesak wartawan terkait munculnya sejumlah nama menteri yang akan dicopot.
JK mengungkapkan, reshuffle segera dilakukan karena banyak penempatan pos menteri yang tidak sesuai dengan latar belakang kemampuannya. " Karena banyak perlu peningkatan kinerja tentu dibutuhkan orang-orang yang sesuai dengan kemampuannya," tandas JK.
Ketua PMI itu juga belum memastikan waktu reshuffle.
" Belum kita bicarakan waktunya. Tetapi ya saya kira tentu pada waktunya apabila dipandang perlu," pungkas JK.
PDIP dan Fadli Zon: Rombak Kabinet !
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno, mengatakan Presiden Joko Widodo seharusnya merombak susunan kabinet dalam tahun ini. Isu adanya reshuffle para menteri Kabinet Kerja makin kian santer terdengar setelah lebih dari enam bulan.
" Enam bulan waktu yang cukup untuk menilai. Seperti dokter butuh second opinion, karena menterinya masih pemanasan. Tapi yang jelas mesti tahun ini," ujar Hendrawan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (30/4).
PDI Perjuangan, lanjut Hendrawan, memang melakukan pembicaraan mengenai kabinet. Menurutnya, hal tersebut sangat wajar dilakukan mengingat posisi PDIP sebagai partai pengusung Presiden Jokowi.
Namun, pembicaraan tersebut tidak dilakukan dalam bentuk rapat khusus mengenai rencana reshuffle.
Lebih lanjut, dia mengakui, PDI Perjuangan turut menilai soal adanya sejumlah menteri yang berada di posisi yang tidak tepat. Hal tersebut menyebabkan kabinet tidak dapat berkinerja dengan baik.
Selain itu, Hendrawan mengatakan adanya penilaian sejumlah menteri yang sulit untuk merealisasikan nawacita karena konflik kepentingan.
" Ada juga menteri yang sepak terjangnya dikendalai konflik kepentingan atau terlalu banyak pesan sponsor," katanya.
" Mereka masih memikirkan apa yang harus saya berikan kepada sponsor. Jadi bukan nawacita, tapi cita-cita," ungkapnya.
Oleh sebab itu, dia mengatakan, Presiden Jokowi benar-benar harus melakukan evaluasi yang komprehensif atas kinerja 34 menterinya.
Meski begitu, walau PDIP telah melakukan pembicaraan, Hendrawan memahami bahwa evaluasi, perombakan dan pengangkatan menteri, seluruhnya menjadi hak prerogatif presiden.
Sementara itu terpisah, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon berpesan kepada Presiden Jokowi untuk tidak mempertahankan menteri-menterinya yang berkinerja buruk. Menurut politikus Gerindra itu, tujuh bulan waktu uji coba sudah cukup bagi jajaran menteri Kabinet Kerja yang dilantik pada Oktober 2014 itu.
“ Jangan buang-buang waktu. Ini sebenarnya sudah terlambat (untuk merombak kabinet). Yang rugi adalah rakyat," ujar Fadli Zon di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/5).
Fadli Zon terutama menyoroti jajaran menteri bidang hukum yang menurutnya layak diganti, salah satunya Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly –yang dua keputusannya terkait sengketa internal partai politik diprotes oleh Koalisi Merah Putih.
“ Menkumham ini tidak bisa bekerja dan putusannya juga menimbulkan kegaduhan," kata Fadli Zon.
Jajaran menteri ekonomi, menurut Fadli Zon, juga layak dirombak. Ia berpendapat tak ada terobosan dari para menteri itu untuk memperbaiki kondisi ekonomi di Indonesia.
" Ekonomi kita makin sulit. Yang ada malah makin susah," ujar Fadli Zon.
Secara terpisah, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengisyaratkan perombakan kabinet akan dilakukan dalam waktu dekat. Reshuffle dirasa perlu untuk mengejar target program kerja Jokowi-JK.
[ bmw / cnni / kmps / rims / merdeka ]
