Pemerintah Andalkan Program Keluarga Harapan untuk Mengentaskan Kemiskinan

BLOKBERITA -- Alokasi anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) akan terus ditingkatkan oleh pemerintah selama lima tahun ke depan. Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) menilai melalui program pemberian bantuan langsung kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM) ini mampu mengentaskan masyarakat miskin di Indonesia.

" Menurut kami (PKH merupakan) salah satu program yang lima tahun ke depan harus diperbesar secara masif,” ujar Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro dalam acara Jakarta Food Security Summit, di Jakarta, Jumat (13/2).

Bambang mencotohkan, program pemberian bantuan subsidi langsung "Bolsa Familia" di Brazil sejak 2003 dapat menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan (koefisien gini) Brazil dari 0,4 menjadi 0,3 dalam kurun waktu lima hingga 10 tahun.

Hal itu menurut Bambang bukanlah hal yang mudah karena turunnya koefisien gini Brazil terjadi ketika sedang mengejar angka pertumbuhan ekonomi seperti yang dialami Indonesia saat ini.

Mantan Wakil Menteri Keuangan ini menyadari ketika perekonomian negara sedang melaju cepat maka pendapatan akan cenderung teralokasi lebih banyak di golongan masyarakat menengah ke atas. Oleh karena itu, dengan adanya peningkatan alokasi anggaran untuk PKH diharapkan indeks koefisien gini Indonesia dapat turun dari angka 0,41 saat ini.

" Kita tidak menghalangi laju pendapatan masyarakat menengah ke atas tapi kita mempercepat laju (pendapatan) yang di (masyarakat) bawah,"ujarnya.

Nantinya, lanjut Bambang, program pengentasan pemerintah dapat mendorong produktivitas di sektor pertanian karena sebagian besar pelaku di sektor pertanian masuk dalam kategori miskin.

Sebagai informasi, anggaran PKH dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan RAPBNP 2015 naik menjadi Rp 5,4 triliun dari sebelumnya Rp 5,2 triliun dalam APBN 2015. Anggaran tersebut dialokasikan untuk membantu sekitar 3 juta rumah tangga dalam kategori KSM.

[ Cnnind / elha ]