Harga Barang Melonjak, Rupiah anjlok, BBM & Gas Naik, Saatnya Jokowi Reshuffle Menteri Abal-Abal

JAKARTA, BLOKBERITA -- Sejak Oktober 2014 sampai Maret 2015, harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sudah lima kali mengalami penyesuaian. Baik naik maupun turun. Pada November 2014, Presiden Jokowi-JK menaikkan harga BBM, lalu diturunkan pada Januari 2015. Harga BBM kembali turun pada pertengahan Januari 2015. Awal Maret 2015, harga BBM kembali naik. Di penghujung Maret 2015, harga BBM kembali dinaikkan.
Posisi saat ini harga premium Rp 7.400 per liter untuk Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) dan Rp 7.300 per liter untuk di luar Jamali. Sementara untuk Solar naik menjadi Rp 6.900 per liter dari sebelumnya 6.400 per liter.
Meski sudah menaikkan harga BBM, pemerintah masih mengaku rugi. Jika mengacu harga keekonomian, seharusnya harga premium Rp 7.900 per liter. Sementara harga keekonomian Solar Rp 7.900 per liter. Pertamina mengaku rugi Rp 600 per liter karena menjual premium di bawah harga keekonomian dan tanpa subsidi pemerintah. Penjualan BBM jenis premium masih minus Rp 48 miliar per hari (dengan asumsi penjualan 80 juta liter).
Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla diserang kritik tajam. Naik turunnya harga BBM berimbas pada naiknya sejumlah komoditas lain, termasuk tarif angkutan. Ini masuk rapor merah enam bulan pemerintahan Jokowi-JK.
Pemerintah tak mau ambil pusing. Rakyat diminta menerima skema baru harga BBM jenis premium yang bakal naik turun sesuai pergerakan minyak dunia. " Sebaiknya kita tidak buang tenaga bicara (kenaikan) BBM yang hanya berdampak jangka pendek," kata Menteri ESDM Sudirman Said.

Menteri-menteri ekonomi kabinet kerja Jokowi-JK jadi kambing hitam memburuknya kondisi perekonomian nasional yang diwarnai kenaikan harga gas elpiji 12 kg, naik turunnya harga Bahan Bakar Minyak (BBM), terpuruknya nilai tukar Rupiah, tarif angkutan melonjak, hingga gejolak harga bahan pokok.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melihat gejolak perekonomian yang terjadi belakangan ini menjadi momentum melakukan perombakan di jajaran struktur tim ekonomi kabinet kerja. "Dia (Jokowi) memang harus melakukan reshuffle di kabinet ekonomi. Tapi saya ragu apa dia (Jokowi) mampu," kata anggota Komisi VII DPR Iskan Qolba Lubis kepada merdeka.com di Jakarta Kamis (2/4).
Indonesia sedang diserang masalah besar di sektor perekonomian, baik dari eksternal (perekonomian global) dan internal. Strategi dan kebijakan dari menteri ekonomi seharusnya menjadi kunci menangkal persoalan dari eksternal demi menjaga stabilitas perekonomian. Namun dia tidak melihat keberhasilan dari tim ekonomi kabinet kerja Jokowi-JK.
" Tim ekonomoni memang tidak baik. Kalau internal baik masalah ekternal akan lebih baik," ujarnya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini enggan menyebutkan siapa saja menteri dalam tim ekonomi yang seharusnya 'ditendang' keluar kabinet. Dia hanya heran melihat menteri-menteri ekonomi kabinet kerja yang dinilai labil.
" Ini menterinya terkadang cepat digoyang sama kita (DPR). Perintah dari Jokowi ini, pas di rapat komisi sama kita, terus digoyang dikit, langsung berpihak ke kita. Berarti tidak konsisten," ucapnya.
Sebelumnya, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai, kenaikan harga BBM dan imbasnya pada kenaikan harga sejumlah komoditas serta tarif angkutan, tidak bisa dilepaskan dari kesalahan pemerintahan Jokowi-JK.
Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi memasukkan buruknya mekanisme penetapan harga BBM dalam daftar rapor merah pemerintahan Jokowi-JK. Dia menilai pemerintahan Jokowi-JK sudah kehilangan tajinya.
" Ini akibat buruknya tim ekonomi pemerintah yang terus membebani masyarakat. Dulu masyarakat berharap presiden baru, harapan baru. Tapi kok kayak begini?" kata Tulus.
Ketua Pengurus Harian YLKI Sudaryatmo menuding pemerintah tidak menyiapkan skema atau kebijakan untuk menekan dampak harga BBM yang fluktuatif. Akibatnya, semua komoditas publik mengalami gejolak.
[ merdeka / bmw ]