Akom : Nggak Boleh Ada Kudeta di Golkar. Demokrasi Harus Sabar

JAKARTA, BLOKBERITA -- Partai Golkar tidak boleh diambil alih dalam pengertian coup d'etat atau kudeta. Begitu jawaban Ketua Fraksi Golkar Ade Komaruddin mengenai klaim bahwa kader bawah Golkar menginginkan Keluarga Cendana mengambil alih partai.

" Demokrasi itu kita semua harus sabar. Jadi tidak boleh take over dalam pengertian misalnya kudeta, nggak boleh," ujarnya saat ditemui di gedung DPR, Senayan, Jakarta (Jumat, 24/4).

Ade menilai, hasrat Tommy Soeharto yang merupakan 'putera mahkota Keluarga Cendana' untuk menjadi ketum adalah hal yang diperbolehkan. Asalkan, hal itu dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

" Adalah hak setiap keluarga Golkar untuk bisa mencalonkan apapun. Apakah mau jadi Ketum, mau jadi pengurus, adalah hak setiap keluarga Golkar, tidak bisa dibatasi apapun," tanggapnya.

Sementara menanggapi wacana mengenai Musyawarah Nasional (Munas) Islah di tahun 2015, Ade meminta agar hal itu ditempuh dengan cara yang benar. Usulan Munas yang mengarah ke Munas Luar Biasa itu harus memenuhi syarat sebagaimana yang digariskan aturan, yakni adanya dukungan sebanyak 2/3 dari pemegang suara Munas.

" Langkah-langkah itu kita sambut positif saja sebagai bahan diskusi, tetapi tidak boleh melanggar rambu-rambu organisasi dan aturan Perundang-undangan. Saya ingin negara ini dibangun di atas demokrasi yang sehat, semua aturan yang ada tidak boleh ditabrak," tandas pria yang akrab disapa Akom itu. 

Partai Rakyat

Politikus Golkar asal Keluarga Cendana, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto, setuju jika dikatakan Partai Golkar bukanlah partai dinasti seperti disuarakan sejumlah kader beringin.

Akhir-akhir ini banyak yang mengatakan Golkar bukan partai dinasti karena mereka menganggap upaya Cendana 'mencengkeram' Golkar kian nyata.

" Itu betul. Golkar memang partai rakyat, bukan partai dinasti seperti PDIP/ Demokrat," tulis Tommy dalam akun facebooknya, sesaat lalu.

Tommy juga mengatakan bahwa tidak ada yang salah dari tindakannya menyerukan agar dua kubu yang berkonflik di Partai Golkar segera berdamai. Menurut dia tindakannya itu merupakan hal yang wajar.

" Golkar kan bukan partai hak milik orang-orang yang berebut," katanya.

Yang aneh bagi Tommy, seruannya untuk mendamaikan kader yang berseberangan malah dipolitisir, ramai-ramai mengatakan Golkar bukan partai dinasti tetapi masing-masing dari mereka merasa paling berhak memiliki partai.

Tommy mengingatkan jangan terus membodohi masyarakat dengan mengklaim diri paling paham demokrasi, merasa paling berhak memimpin Golkar sampai mengabaikan persatuan. Tindakan seperti itu, katanya, sama sekali tidak mencerminkan demokrasi.

" Merasa layak memimpin Golkar, kenapa Harus takut berdamai dengan alasan Partai bukan Partai Dinasti, anda tidak sadar telah menunjuk diri sendiri," tukas Tommy.

Penyebutan Partai Golkar bukan partai dinasti terus jadi sorotan. Seruan bahwa Partai Golkar bukanlah partai dinasti dikemukan sejumlah kader Golkar setelah mereka melihat upaya dari keluarga Cendana untuk 'mencengkeram' Golkar di tengah konflik yang membelit partai itu kian nyata.

Upaya tersebut setidaknya telihat dari manuver Tommy dan anggota keluarga Cendana lainnya. Secara tersirat Tommy telah mengemukakan niatnya memimpin Golkar, sementara Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto membeberkan klaim bahwa daerah menginginkan Golkar dipimpin trah Seoharto.

[ rmol / okez / bmw ]