Flores Timur Minta Bergabung Dalam Pilkada Serentak

Pemerintah dan DPRD Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), akan mengusulkan ke Menteri Dalam Negeri agar bisa ikut bergabung dalam pelaksanaan pilkada serentak bersama sembilan kabupaten lainnya di provinsi itu pada 2015.

Usulan percepatan pelaksanaan pilkada itu dengan alasan masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur berahir pada 26 Juli 2016 atau hanya terpaut 26 hari dari jadwal yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri, kata Bupati Flores Timur (Flotim) Yoseph Lagadoni Herin di Larantuka, Selasa.

Sesuai dengan jadwal yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri, daerah yang masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah berakhir pada akhir Juni 2016, akan bergabung dalam pelaksanaan pilkada serentak pada Desember 2015.

"Hari ini, (Selasa-red) saya dan pimpinan dewan akan berangkat ke Jakarta untuk bertemu dan menyampaikan langsung permohonan percepatan pelaksanaan pilkada kepada Menteri Dalam Negeri. Jika Mendagri menyetujui maka pihaknya akan segera melakukan koordinasi untuk persiapan pelaksanaan," kata Lagadoni.

Dia menambahkan, surat usulan percepatan pelaksanaan pilkada di daerah itu juga sudah disampaikan ke Gubernur NTT Frans Lebu Raya di Kupang dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat serta Meneteri Dalam Negeri.

Hanya saja, pemerintah dan DPRD Flores Timur merasa perlu untuk bertemu langsung dengan Mendagri untuk membahasnya secara bersama-sama, sekaligus mendapat kepastian langsung dari Kementerian Dalam Negeri.

Mengenai kesiapan anggaran, dia mengatakan setelah mendapat kepastian dari Mendagri, pihaknya akan melakukan rapat lagi dengan staf daerah serta KPU daerah untuk mematangkan pembicaraan mengenai anggaran pilkada.

"Pada Januari 2015, pemerintah dan KPU sudah merencanakan alokasi anggaran sebesar Rp16 miliar untuk pelaksanaan pilkada, tetapi akan dibahas lebih lanjut setelah ada kepastian dari Kemendagri," kata Lagadoni Herin.

Pada Desember 2015 dijadwalkan akan dilaksanakan pilkada serentak pada sembilan dari 24 kabupaten/kota di provinsi kepulauan itu.

Sembilan kabupaten itu adalah Manggarai, Manggarai Barat, Ngada, Sumba Barat, Sumba Timur, Timor Tengah Utara, Belu, dan Malaka dan Sabu Raijua.