Indef: Kebijakan Ekonomi Jokowi 2018 Paranoid

BLOKBERITA --  Ekonom Indef Bhima Yudhistira Adhinegara menyebut, kebijakan ekonomi pemerintah tahun depan merupakan kebijakan paranoid.
Sebab, arah kebijakan pemerintah saat ini berubah dari yang mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi fokus pada pemerataan.

Bhima mengatakan, target pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) muluk-muluk. Namun hingga saat ini, target itu terindikasi tidak akan tercapai.

Tahun 2015, pemerintah menginginkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7%. Namum, realisasinya hanya 4,9%.

" Ketika kebijakan yang mendorong ekonomi tidak bisa tercapai maka Jokowi bilang 'Kita fokus ke pemerataan atau inequality'. Seakan-akan wacananya berubah dari mendorong pertumbuhan menjadi pemerataan. Ini kebijakan paranoid," kata Bhima dalam acara diskusi mengenai RAPBN 2018 di kawasan Cikini, Jakarta, Jumat (25/8).

Lantaran pertumbuhan ekonomi yang terlalu tinggi di tahun 2015, realisasi penerimaan pajak juga jauh dari target. Akibatnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak saat itu, Sigit Priadi Pramudito mengundurkan diri.

" Dirjen Pajak mundur bukan karena kesalahan target yang tidak tercapai. Target tidak bisa dicapai karena terlalu optimis dan overshoot. Itu yang menyebabkan kalang kabut," imbuhnya.

Stimulus Fiskal

Terpisah, Janji Gubernur Bank Indonesia (BI) untuk memberikan stimulus bagi perekonomian nasional akhirnya terealisasi. Bank sentral melonggarkan kebijakan moneter dengan menurunkan suku bunga acuan. Namun para pakar ekonomi menganalisa, easing ini belum tentu mendongkrak perekonomian Indonesia ke depan.

Ekonom Maybank Indonesia Juniman menganalisa, tahun lalu BI juga enam kali memangkas suku bunga acuan. Namun hal itu belum sepenuhnya berimbas ke penurunan bunga kredit di perbankan. "Efek ke perekonomian nasional juga tidak jalan," katanya di Jakarta, Selasa (22/8).

Oleh karena itu Juniman pun memprediksi easing BI dengan penurunan suku bunga acuan kali ini juga akan ompong. Bahkan, bukan tidak mungkin malah menimbulkan efek negatif bagi perekonomian nasional. Soalnya, saat ini masih banyak ketidakpastian global, terutama rebalancing di bank sentral AS Federal Reserve (The Fed).

Selain itu juga ada persoalan geopolitik Korea dan ketidakpastian di beberapa kawasan. Jika terjadi perubahan pada salah satu hal di atas, bukan tidak mungkin, moneter di Indonesia tertekan.

Seperti diketahui, hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada Selasa (22/8) memutuskan menurunkan BI 7-day Reverse Repo Rate sebesar 25 basis points (bps) dari 4,75% menjadi 4,50%. Suku bunga Deposit Facility turun 25 bps menjadi 3,75% dan Lending Facility turun 25 bps menjadi 5,25%. Kebijakan ini berlaku efektif sejak 23 Agustus 2017.

Atas keputusan penurunan suku bunga acuan BI itu, Direktur Eksekutif Institute for Development Economic and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengatakan, kondisi perekonomian saat ini memang butuh akselerasi. " Salah satunya relaksasi di sektor moneter," ujar Enny.

Namun, agar ekonomi tumbuh lebih kencang, Enny berharap, selain ada stimulus moneter juga ada stimulus fiskal. Salah satunya adalah dengan mempercepat penyerapan anggaran pemerintah.

Menurut Chief Economist at SKHA Institute for Global Competitiveness (SIGC) Eric Sugandi, kebijakan fiskal harus diutamakan demi mendongkrak ekonomi. Pasalnya, penurunan BI 7 DRR merupakan stimulus untuk menurunkan bunga kredit. Ini belum tentu berefek tahun ini yang tinggal empat bulan lagi.

Menurutnya kebijakan fiskal yang bisa mendorong ekonomi adalah penyaluran dana desa yang lebih cepat. Pemerintah juga bisa meningkatkan daya beli masyarakat dengan menaikkan pendapatan tidak kena pajak (PTKP). Inflasi juga harus dijaga rendah, dengan tidak lagi menaikkan tarif listrik dan harga energi. (gram/kontan)