Kader Golkar Sebut Senov Banyak Masalah Selama Jabat Ketum Golkar

BLOKBERITA, JAKARTA -- Tokoh muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut, kepemimpin Setya Novanto (Senov) dalam Partai Golkar diiringi bermacam-macam masalah.
"Lahirnya kepemimpinan (Golkar) sekarang ini diiringi oleh bermacam-macam masalah," ujar Doli dalam sebuah diskusi di bilangan Kuningan, Jakarta, Minggu (21/5/2017).
Masalah itu, lanjut Doli, ditunjukan atas sejumlah hal. Pertama, kepemimpinan Novanto dianggap serupa seperti kepemimpinan Partai Golkar sebelumnya. Kesamaan itu dalam hal upaya menghilangkan faksi-faksi di dalam Partai Golkar sendiri dengan cara pemecatan kader.
" Sehingga periode yang lalu itu gampang mecat-mecatin orang. Berbeda sedikit, pecat. Sama dengan yang sekarang," ujar Doli.
Kedua, kepemimpinan Novanto lahir dari sebuah politik uang. Sebab, salah satu syarat pemilihan ketua umum Golkar dalam Munaslub lalu adalah penyerahan uang dalam jumlah tertentu. Meski, belakangan panitia menetapkan bahwa penyerahan uang dari calon ketua umum bukanlah kewajiban.
" Walaupun, karena kita ribut-ribut, akhirnya boleh bayar, enggak bayar enggak apa-apa. Akhirnya ya siapa yang bayar lebih banyak (bayar) dia yang jadi ketua umum," ujar Doli.
Ketiga, Novanto diduga kuat terlibat dalam perkara korupsi e-KTP. Namun tetap dipilih menjadi ketua umum Golkar.
" Sejak awal, bahkan menjelang Munaslub, saya selalu mengatakan, jangan kita warga Golkar memilih pemimpin yang punya potensi beban masalah hukum," ujar Doli.
" E-KTP itu kan orang udah sebut-sebut sejak 2011 loh, diredam-redam saja nama ketua umum kita itu. Dan yang paling hangat pada saat menjelang Munas itu adalah kasus papa minta saham. Jadi punya potensi masalah hukum. Tapi karena dorongan isi tas dan nempel-nempel kekuasaan, ya akhirnya jadi," lanjut dia.
Oleh sebab itu, Doli beserta sejumlah tokoh Partai Golkar lainnya mendorong agar Novanto segera diganti oleh sosok yang lebih baik.

Ganti "Sopir" Golkar

Tokoh muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia berpendapat bahwa tindak-tanduk Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dapat membahayakan partainya, sekaligus membahayakan pemerintah.
Doli pun mengibaratkan Novanto sebagai pengemudi bus yang mengemudi ugal-ugalan. Tabrak sana dan tabrak sini. Oleh sebab itu, sang sopir harus segera diganti.
"Ibarat bus, Jokowi pemiliknya. Novanto sopirnya. Bus ini sudah mau nabrak ke mana-mana, termasuk nabrak Istana. Daripada ditabrak-tabrakin terus, bisa jadi bola panas (bagi Golkar dan pemerintah), ya cepat gantilah sopirnya," ujar Doli dalam sebuah diskusi di bilangan Kuningan, Jakarta, Minggu (21/5/2017).
'Menabrak' Golkar yang dimaksud Ahmad, merujuk pada situasi di mana Novanto diduga kuat terlibat perkara hukum. Perkara korupsi e-KTP salah satunya.
Situasi itu tentu menggerus elektabilitas pemerintah dari hari ke hari. Padahal pesta demokrasi sudah di depan mata.
Sementara, soal 'menabrak' pemerintah, masih merujuk pada hal yang sama. Dugaan kuat Novanto terlibat pada banyak kasus hukum, bertolak belakang dengan kampanye pemberantasan korupsi yang sejak awal digaungkan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Artinya, keterlibatan Novanto dalam korupsi e-KTP itu merupakan bentuk tidak konsistennya partai pendukung pemerintah terhadap program prioritas pemerintah itu sendiri. Ini bisa juga menggerus suara Jokowi dalam Pilpres 2019 mendatang.
"Jokowi-JK kan dari awal kampanye dengan tegas bilang memberantas korupsi. Jadi apa yang dilakukan oleh kepemimpinan Golkar saat ini bertentangan dengan gerakan antikorupsi yang digaungkan Jokowi," ujar Doli.
Di sisi lain, lanjut Doli, realitas politik menunjukan Jokowi sangat mampu menggeser Novanto dari jabatannya saat ini. Maka, demi menyelamatkan Partai Golkar dan pemerintah, Presiden Jokowi harus ikut campur dalam pelengseran Novanto.
"Saya ingatkan, Pak Jokowi, kalau Pak Jokowi memang betul-betul ingin mendapatkan dukungan penuh dari Partai Golkar untuk menjadi kendaraan utama di 2019, ya jaga juga Golkarnya ini," ujar Doli.
"Dijaga dari apa? Ya segera tentukan nasib Novanto ini. Kalau memang konstruksi hukum sudah dinyatakan terlibat, ya sudahi saja. Kalau tidak, Golkarnya yang hancur. Segeralah Pak Jokowi," lanjut dia. (bin/kmps)