Masinton PDIP Minta JK Mundur

BLOKBERITA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) diminta mundur karena menjadi sumber kegaduhan yang terjadi dalam kehidupan politik Indonesia saat ini.

Permintaan agar JK mundur disampaikan politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu di sela konferensi pers survei Polcomm Institute di Jakarta (Minggu, 20/12).

Menurut Masinton, otoritas kekuasaan yang digunakan untuk kepentingan bisnis memunculkan kegaduhan. Dan episentum dari kegaduhan saat ini titik besarnya ada di JK.

Masinton mencontohkan beberapa bukti. JK misalnya membela Pelindo II ketika digeledah Bareskrim Polri. Begitu juga dengan pengadaan listrik 35 ribu megawatt yang pernah dikritik Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli.

"Dirut-nya (RJ Lino) telepon sana-sini. Yang dari Seoul (JK), nelepon supaya tidak dilanjutkan. Kabareskrim saat itu (Budi Waseso), yang copot JK juga. Menteri ESDM, JK juga," tukas Masinton.

Masinton pun mengingatkan JK untuk tidak mencampuradukkan jabatan dengan kepentingan bisnis. Apalagi JK pada awal dipasangkan dengan Jokowi berjanji tidak akan menggunakan kekuasaan untuk kepentingan bisnisnya.

"Pak JK mengatakan, 'Saya sudah tua, sudah pernah jadi wapres. Saya tidak akan gunakan ini untuk kepentingan bisnis saya. Saya ingin mengabdikan diri pada bangsa'. Itu yang harus kita tagih janjinya," tuturnya. 

" Apa yang Salah ? "

Pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menuai kritik. Pernyataan tidak ada yang salah dari pertemuan keluarganya dengan petinggi Freeport tersebut dirasa blunder.

" Pak JK mengatakan 'apa yang salah?’ Ya jelas salah, karena pak JK itu Wapres. Kalau ada keluarganya yang bertemu dengan pihak Freeport tentu patut dicurigai,” terang Direktur Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi di Jakarta, Minggu (20/12).

Menurutnya, pertemuan tersebut barulah bisa disebutkan tidak ada yang salah jika posisi JK bukan wakil presiden.

" Justru ini karena masih keluarga Wapres, sehingga Freeport mau bertemu. Kalau bukan keluarga Wapres mana mau bos Freeport bertemu,” jelas Uchok.

Oleh karena itu, lanjut dia, DPR RI harus segera membuat Pansus Freeport. Hal tersebut guna mencegah pihak-pihak pemburu rente yang memanfaatkan peluang untuk menyokong kepentingan PT Freeport Indonesia.

Sebelumnya, beredar kabar salah seorang keluarga Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) yakni Aksa Mahmud dan Erwin Aksa menggelar pertemuan dengan Chairman of Board Freeport McMoran James R Moffet alias Jim Bob.

JK membenarkan adanya pertemuan itu. Namun dia menganggap itu bukan sebuah hal yang salah. Hanya ‘urusan bisnis’ sehingga tidak perlu ada yang dicurigai kata dia. Kendati demikian JK sendiri mengaku tidak tahu apakah dalam pertemuan itu ada lobi-lobi politik dari keluarganya itu ke Freeport. Dia justru menantang media massa membuktikan jika benar ada lobi dalam pertemuan tersebut.

" Ah saya tidak tahu, dua duanya pengusaha. Masa tidak boleh. Selidiki aja, bagus itu. Makin diselidiki makin baik buat dunia ini berkembang,” ungkap JK enteng.  (bazz/rmol)