SN dan SS Hanya Riak di Permukaan Freeport ?
https://kabar22.blogspot.com/2015/11/sn-dan-ss-hanya-riak-di-permukaan.html
JAKARTA, BLOKBERITA — Mencuatnya kasus pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla demi mendapatkan saham Freeport dinilai hanya riak di permukaan.
Menurut pengamat ekonomi politik, Ichsanuddin Noorsy, persoalan Freeport tidak hanya sebatas persoalan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said atau Ketua DPR RI Setya Novanto.
"SN (Setya Novanto) atau SS (Sudirman Said) hanya riak di permukaan," ujar Noorsy dalam acara diskusi di Jakarta, Minggu (22/11/2015).
Dia meyakini ada kekuatan lain, baik di dalam maupun luar negeri, yang sangat berkepentingan terhadap persolan Freeport di Indonesia.
Oleh karena itu, ucap dia, masyarakat perlu melihat dan menganalisis persolan Freeport secara cermat dengan sudut pandang yang luas, yakni geo-ekonomi.
Pertama, Noorsy meyakini persoalan Freeport ada sangkut pautnya dengan Amerika Serikat (AS). Sejak krisis 2008 dan tekanan manufaktur China begitu masif, AS dinilai masih punya kemampuan bertahan.
Penyebabnya, ucap dia, ialah karena AS memiliki cadangan emas yang sangat banyak meski cadangan devisanya tak begitu besar.
Lantaran emas itu, apa pun kebijakan AS masih bisa dipercaya oleh stakeholder ekonomi. Oleh karena itu, ucap dia, keberlanjutan bisnis Freeport yang juga menambang emas di Indonesia sangat kental dengan kepentingan ekonomi politik AS.
Kedua, Noorsy meyakini persoalan Freeport di Indonesia lebih dari sekadar Sudirman Said dan Setya Novanto. Apabila DPR RI ingin persoalan tersebut tuntas, Noorsy mengusulkan hak interpelasi dimunculkan kepada Sudirman karena membuat surat kepada Chairman Freeport McMoran James Robert Moffett pada 7 Oktober 2015.
Menurut dia, isi surat itu jelas menunjukkan bahwa Sudirman menjanjikan penataan atau revisi aturan demi perpanjangan kontrak Freeport.
Padahal, kata Noorsy, peraturan atau perundang-undangan tak boleh disesuaikan demi kepentingan asing. Bila itu dilakukan, dia yakin pihak-pihak yang berkepentingan akan terkuak ke permukaan.
Sementara itu, kepada Setya Novanto, Noorsy mengatakan bahwa politisi Golkar itu memang orang yang tak bisa dipercaya. Menurut dia, rekam jejak Setya Novanto selama ini bisa jadi acuannya.
Bahkan, menurut dia, terpilihnya Setya sebagai Ketua DPR RI merupakan kesalahan partai-partai Koalisi Merah Putih.
"SN (Setya Novanto) atau SS (Sudirman Said) hanya riak di permukaan," ujar Noorsy dalam acara diskusi di Jakarta, Minggu (22/11/2015).
Dia meyakini ada kekuatan lain, baik di dalam maupun luar negeri, yang sangat berkepentingan terhadap persolan Freeport di Indonesia.
Oleh karena itu, ucap dia, masyarakat perlu melihat dan menganalisis persolan Freeport secara cermat dengan sudut pandang yang luas, yakni geo-ekonomi.
Pertama, Noorsy meyakini persoalan Freeport ada sangkut pautnya dengan Amerika Serikat (AS). Sejak krisis 2008 dan tekanan manufaktur China begitu masif, AS dinilai masih punya kemampuan bertahan.
Penyebabnya, ucap dia, ialah karena AS memiliki cadangan emas yang sangat banyak meski cadangan devisanya tak begitu besar.
Lantaran emas itu, apa pun kebijakan AS masih bisa dipercaya oleh stakeholder ekonomi. Oleh karena itu, ucap dia, keberlanjutan bisnis Freeport yang juga menambang emas di Indonesia sangat kental dengan kepentingan ekonomi politik AS.
Kedua, Noorsy meyakini persoalan Freeport di Indonesia lebih dari sekadar Sudirman Said dan Setya Novanto. Apabila DPR RI ingin persoalan tersebut tuntas, Noorsy mengusulkan hak interpelasi dimunculkan kepada Sudirman karena membuat surat kepada Chairman Freeport McMoran James Robert Moffett pada 7 Oktober 2015.
Menurut dia, isi surat itu jelas menunjukkan bahwa Sudirman menjanjikan penataan atau revisi aturan demi perpanjangan kontrak Freeport.
Padahal, kata Noorsy, peraturan atau perundang-undangan tak boleh disesuaikan demi kepentingan asing. Bila itu dilakukan, dia yakin pihak-pihak yang berkepentingan akan terkuak ke permukaan.
Sementara itu, kepada Setya Novanto, Noorsy mengatakan bahwa politisi Golkar itu memang orang yang tak bisa dipercaya. Menurut dia, rekam jejak Setya Novanto selama ini bisa jadi acuannya.
Bahkan, menurut dia, terpilihnya Setya sebagai Ketua DPR RI merupakan kesalahan partai-partai Koalisi Merah Putih.
Ada Surat Lain
Direktur Pemasaran dan Niaga
Pertamina Ahmad Bambang menyatakan, kejadian Pertamina dikirimi surat
dari DPR ini bukanlah yang pertama kali terjadi.
"Bukan satu-satunya surat seperti surat Setya Novanto. Surat seperti itu ada yang lain. Ya saya enggak usah bongkar," kata Ahmad, Jumat (20/11/2015).
Ketika ditanya bahwa ada anggota DPR lainnya dengan atas nama pribadi berkirim surat ke direksi, Ahmad membenarkan hal tersebut.
"Ya, ada juga surat, tetapi bagi saya enggak ada pengaruh," kata dia.
Dalam kesempatan itu, Ahmad juga mengatakan, meski DPR menyatakan bahwa surat yang dilayangkan Ketua DPR Setya Novanto palsu, dia memastikan surat yang diterimanya asli.
Akan tetapi, Ahmad juga tidak peduli apakah si pengirim adalah benar Setya Novanto atau bukan.
"Saya enggak peduli itu dari Setya Novanto atau bukan. Bahkan, aslinya pun (kalau itu Setya Novanto pun) saya tidak menanggapi. Saya tidak terlalu kenal. Profesional saja," kata Ahmad.
Menurut Ahmad, untuk membuktikan bahwa surat tersebut benar berasal dari Setya Novanto atau bukan, itu adalah bagian tugas dari forensik.
"Surat resmi DPR kan ada kop di kiri atas dengan nomor surat resmi. Namun, kalau surat pribadi sebagai anggota DPR, itu masing-masing punya," tutur Ahmad.
"Bukan satu-satunya surat seperti surat Setya Novanto. Surat seperti itu ada yang lain. Ya saya enggak usah bongkar," kata Ahmad, Jumat (20/11/2015).
Ketika ditanya bahwa ada anggota DPR lainnya dengan atas nama pribadi berkirim surat ke direksi, Ahmad membenarkan hal tersebut.
"Ya, ada juga surat, tetapi bagi saya enggak ada pengaruh," kata dia.
Dalam kesempatan itu, Ahmad juga mengatakan, meski DPR menyatakan bahwa surat yang dilayangkan Ketua DPR Setya Novanto palsu, dia memastikan surat yang diterimanya asli.
Akan tetapi, Ahmad juga tidak peduli apakah si pengirim adalah benar Setya Novanto atau bukan.
"Saya enggak peduli itu dari Setya Novanto atau bukan. Bahkan, aslinya pun (kalau itu Setya Novanto pun) saya tidak menanggapi. Saya tidak terlalu kenal. Profesional saja," kata Ahmad.
Menurut Ahmad, untuk membuktikan bahwa surat tersebut benar berasal dari Setya Novanto atau bukan, itu adalah bagian tugas dari forensik.
"Surat resmi DPR kan ada kop di kiri atas dengan nomor surat resmi. Namun, kalau surat pribadi sebagai anggota DPR, itu masing-masing punya," tutur Ahmad.
[ bin / kmps ]
