Perbedaan Tingkat Kepuasan Masyarakat antara Pemerintahan Jokowi dan SBY

JAKARTA, BLOKBERITA — Tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja Presiden Joko Widodo masih rendah. Hal itu terlihat dari hasil survei yang dipaparkan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Kamis (9/7/2015) sore.

Secara keseluruhan, tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja Jokowi hanya 40,7 persen. Sementara itu, 55,7 persen masyarakat menyatakan tidak puas, dan 3,6 persen menyatakan tidak tahu.

" Ada dua hal yang membuat masyarakat tidak puas. Pertama, ekspektasi publik terlalu tinggi atau sangat tinggi. Kedua, Jokowi pada masa awal langsung menaikkan harga BBM, dan itu berdampak langsung di masyarakat," kata Direktur Eksekutif SMRC Djayadi Hanan saat memaparkan hasil survei di Jakarta, Kamis.

SMRC, kata dia, membandingkan kinerja Jokowi dengan dua periode masa awal pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada Juni 2005, tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja SBY mencapai 70 persen. Hanya 26 persen masyarakat menyatakan tidak puas, dan 4 persen masyarakat menyatakan tidak tahu.

" Sementara itu, pada Agustus 2010, kepuasan masyarakat atas kinerja SBY mencapai 66 persen. Hanya 32 persen yang menyatakan tidak puas," ujarnya.

Ia menjelaskan, tingginya kepuasan masyarakat atas kinerja SBY disebabkan oleh kondisi bahwa Ketua Umum Partai Demokrat itu tidak menaikkan harga BBM bersubsidi pada masa awal pemerintahannya. Selain itu, meski sempat terjadi kekisruhan pada tahun 2010 terkait Bank Century, SBY masih dapat mengendalikan situasi saat itu.

" Waktu itu, pertumbuhan ekonomi di atas enam persen. Jadi, meski ada kisruh politik, ekonomi stabil. Masyarakat kan kayak kita, kalau lapar apa-apa jadi marah, kalau kenyang ada masalah sedikit (tetap) oke," ujarnya.

Survei ini dilaksanakan pada 25 Mei-2 Juni 2015 terhadap 1.220 responden di 34 provinsi. Adapun metode yang digunakan multistage random sampling dengan tingkat margin of error 2,9 persen.  

Penjelasan Jokowi

Presiden Joko Widodo berbicara blakblakan soal lesunya perekonomian yang kini dirasakan di berbagai sektor. Jokowi membeberkan bahwa faktor siklus ekonomi yang berubah menjadi faktor utama perekonomian melambat. 

" Kita saat ini hadapi tantangan ekonomi fundamental. Namun, saya yakin pemerintah siap hadapi tantangan itu. Mengapa ekonomi saat ini alami perlambatan?" ujar Jokowi dalam acara yang digelar Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) di Jakarta Convention Center, Kamis (9/7/2015).
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta semua pihak memahami bahwa saat ini ekonomi Indonesia baru mengakhiri sebuah siklus. Indonesia, sebut dia, kini diarahkan ke siklus ekonomi baru yang masih membutuhkan masa transisi.

" Siklus ekonomi saat ini sedang beralih dari konsumsi ke produksi, dari konsumsi ke investasi," ujar Jokowi.

Tidak hanya itu, mesin pendorong pertumbuhan ekonomi yang selama ini menopang perekonomian Indonesia, seperti bahan mentah, tidak lagi bisa diandalkan. Maka dari itu, Jokowi menekankan perlunya pendekatan industrialisasi.

" Kita harus masuk hilirisasi dan industrialisasi. Dunia sudah berubah, menggali komoditas mentah, baik nikel, tembaga, bauksit, tidak lagi menguntungkan sebagai mana sebelumnya," ucap Jokowi.
Menurut dia, pembangunan melalui sektor konsumsi tidak tepat. Dia menyebutkan contoh kredit kendaraan bermotor hingga properti.

" Menurut saya, sudah berlebihan. Lalu bangun mal dan rumah mewah, harus hati-hati," kata Jokowi.

Dia menuturkan, membangun industrialisasi dan mengarahkan pertumbuhan ekonomi dari yang semula didorong faktor konsumsi ke produktif tidak bisa cepat.

" Memang butuh waktu lama, tapi tidak bisa ditunda," tandas Jokowi.

[ bmw / kmps ]