KPK Semestinya Buka Cabang di Provinsi untuk Cegah Korupsi di Daerah

JAKARTA, BLOKBERITA -- Mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi, Abdullah Hehamahua, menyarankan agar KPK segera merealisasikan wacana pembentukan KPK di daerah. Hal ini dilakukan untuk memberantas korupsi oleh pejabat daerah yang kian masif.

" Harus didorong, menjadikan KPK di daerah itu sebagai prioritas untuk melakukan pemberantasan korupsi di daerah," ujar Abdullah di Gedung KPK, Jakarta, Senin (22/5/2015).

Abdullah mengatakan, jika KPK hanya ditaruh di Jakarta, maka sulit memantau geliat korupsi di daerah. Dengan demikian, kinerja KPK menjangkau koruptor di daerah akan berat karena keterbatasan sumber daya.

" Apalagi, misalnya, koordinasi dan supervisi belum berjalan dengan optimal terhadap kepolisian dan kejaksaan ditingkat kapolda, kabupaten, maupun provinsi," kata Abdullah.

Namun, Abdullah pesimistis wacana tersebut akan terwujud. Menurut dia, sulit membentuk cabang KPK jika DPR sebagai legislator tidak menyetujuinya.

" Anda tahu DPR tidak pernah mendukungnya, dalam bentuk tidak memberikan anggaran. Nah, itu persoalannya," kata dia.

Wacana pembentukan cabang KPK di sejumlah daerah pernah diutarakan Ketua KPK (nonaktif) Abraham Samad. Ia mengatakan, KPK berencana membuka kantor cabang di tiga zona, yakni zona barat di Sumatera, zona tengah di Kalimantan, dan zona timur di Sulawesi.

Andaikan alokasi anggaran untuk kantor cabang daerah KPK disetujui, KPK akan membuka kantor di Medan, Balikpapan, dan Makassar. Jika kantor cabang di daerah dinilai efektif, KPK menargetkan dalam jangka waktu 10 tahun ke depan, kemungkinan KPK memiliki lima kantor cabang.  

Korupsi di Daerah Lebih Massif  

Setengah tahun lalu Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengapresiasi langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menangkap Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin Imron, pada operasi tangkap tangan awal Desember lalu. Mahfud mengaku tidak mau banyak berkomentar atas tertangkapnya pejabat yang sama-sama berasal dari Madura itu.

Meski begitu, Mahfud sempat berseloroh,
 " Jika saya yang menjadi Ketua KPK, sudah sejak dulu dia (Fuad Amin) saya tangkap", kata dia usai seminar Seminar Nasional Aktualisasi UU Keterbukaan Informasi Publik di Surabaya, Jumat, (19/12/2014).

Menurut Mahfud, aksi korupsi pejabat daerah juga harus dipantau serius. Karena kasus korupsi di daerah bisa jadi bisa lebih ekstrem daripada pejabat di pusat. Mahfud pun memuji langkah KPK yang ingin membuka cabang di daerah.

" Saya dengar KPK akan membuka cabang di lima provinsi. Itu langkah sangat bagus," kata mantan ketua tim sukses pasangan Prabowo-Hatta ini.

KPK menangkap Fuad pada Selasa (2/12/2014) dini hari di rumahnya di Bangkalan. Saat penangkapan, KPK juga menyita tiga koper besar berisi uang lebih dari Rp 3 miliar yang diduga suap dari PT Media Karya Sentosa. Uang tunai tersebut diduga sebagai fee proyek penyaluran gas di Kabupaten Bangkalan.

[ bmw / kmps ]