Rini Soemarno akan Jual 4 BUMN ke Asing

JAKARTA, BLOKBERITA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus menghentikan rencana Menteri BUMN Rini Soemarno yang akan menjual empat BUMN.
“ Saya heran dengan ide dan gagasan Rini Soemarno ini, ngurus negara seperti pedagang saja, sedikit-sedikit pikirannya ingin menjual,” kata Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia, Ferdinand Hutahaean kepada pers, Kamis (9/4).
Menurut Ferdinand, masih segar dalam ingatan ketika Mentri BUMN ini ingin menjual gedung kantor BUMN yang gagal karena gelombang protes, sekarang malah berpikir menjual 4 BUMN.
“ Benar-benar otak dagang yang tak layak ngurus negara. Apa Bu Rini berpikir BUMN adalah seperti perusahaan motor kanzen yang gagal dijual di Indonesia?” tanya Ferdinand.
Ke-empat BUMN yang akan dijual antara lain: Jasa Marga, Waskita Karya, Aneka Tambang dan Adhi Karya.
“ BUMN dijual setelah mendapat Penyertaan Modal Negara (PMN) dari pemerintah? kalau hanya untuk nyari uang 20 T kenapa Rini tidak batalkan saja PMN ke BUMN yang nilainya hampir Rp70 triliun.
Ferndinand menegaskan, Rini sepertinya merasa negara ini milik pribadinya. “ BUMN kita tidak boleh dijual, Rini harus ingat sejarah penjualan BUMN yang sekarang kita sesali,” jelasnya.
Lanjutnya, Presiden Jokowi harus membatalkan rencana ini, jika APBN tidak sehat, silahkan mencari uang dengan cara yang kreatif bukan dengan menjual negara.
“ Jika menterinya tidak mampu, segera pecat dan ganti. Terutama menteri-menteri dibidang perekonomian memang harus dipecat semua dan diganti. Kami meminta kepada presiden untuk segera bertindak sebelum negara ini hancur oleh kelakuan menteri-menteri yang tidak bisa kerja seperti Rini Soemarno ini,” pungkas Ferdinand.

Antek Asing

Pernyataan Jokowi ketika mengunjungi bursa saham yang menyatakan “sebaiknya seluruh BUMN di privatisasi” jelas pernyataan yang bertolak belakang dengan cita cita Trisakti dan Nawacita. BUMN diprivatisasi semua maka kedaulatan ekonomi dan politik ekonomi berdikari tidak lagi dimiliki oleh bangsa Indonesia.
Perlu diketahui BUMN adalah salah satu dari kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia selain kekayaan yang ada di bumi, laut dan angkasa. Jika BUMN diprivatisasi semua maka sudah dapat dipastikan kontrol eksploitasi kekayaan negara yang menguasai hidup orang sudah tidak sepenuhnya dikendalikan Pemerintah.
Artinya, pemegang saham BUMN dipublik terutama investor asing akan ikut mengendalikan kebijakan dan roh BUMN, yang harusnya sebagai alat kontrol ekonomi nasional dan sebagai sarana untuk melakukan operasi pasar jika terjadi kenaikan harga-harga barang dan jasa yang menciptakan inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat.
Sangat jelas pernyataan Jokowi yang ingin memprivatisasi BUMN akibat dari masukan yang menyesatkan dari Menteri BUMN dengan jebakan proposal privatisasi yang diharapkan akan memperkuat modal BUMN tetapi kepemilikan negara berkurang. Sebab, kemampuan Jokowi dan pikirannya belum nyampai tentang esensi pengolahan BUMN yang berpijak pada filsafat ekonomi Pancasila dan politik ekonomi yang berpijak cita cita kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan UUD 1945 serta Ekonomi yang berdasarkan Pasal 33 UUD 1945.
Ekonom dunia Jhon Keynes’s yang berasal dari bapaknya kapitalisme yaitu Amerika Serikat dan Inggris saja secara jelas bahwa campur tangan pemerintah dipasar sangat diperlukan yaitu dengan adanya operation market yang direalisasikan sebagai badan usaha yang dimiliki negara.
Kok aneh Indonesia yang sudah diwarisi sebuah filsafat Ekonomi yang adiluhung yaitu filsafat Ekonomi Pancasila Kok malah akan diarahkan Untuk mengobral murah BUMN-BUMN kita.
Ini dipastikan suatu jebakan oleh Menteri BUMN yang ingin menjerumuskan Jokowi menjadi antek asing.
Sudah benar pidato Megawati di kongres PDIP yang mengingatkan Jokowi untuk berhati-hati dengan para penumpang gelap pemilik modal dan antek-anteknya di kabinet Jokowi yang akan menghalangi ideolgi Partai PDI Perjuangan yaitu Pancasila 1 juni diaplikasikan dalam sistim ekonomi yang harus menjiwai Pemerintahan Jokowi.
Karena itu, privatisasi BUMN harus ditolak oleh semua stake holder BUMN sebab masih banyak cara untuk menjadikan BUMN dikelola lebih professional asal penempatan direksi dan komisaris dilakukan secara benar-benar menganut good governance, bukan seperti sekarang yang ngawur menempatkan orang-orang di BUMN yang tidak sesuai dengan kemampuannya sehingga mudah dibodoh-bodohi Menteri BUMN.
Jika Jokowi ingin tetap komitmen dan konsisten dengan sistim ekonomi yang berideologi Trisakti dan Nawacita maka sebaiknya copot Rini Soemarno dari pada akhirnya menjadi musuh bersama rakyat.

[ inteljen / bbcom / bay ]