Konflik Golkar Makin Panas, Kubu Agung vs Kubu Ical Adu Kekuatan
https://kabar22.blogspot.com/2015/04/konflik-golkar-makin-panas-kubu-agung.html
" Kami menginginkan agar pihak kepolisian agar membantu kami (Kubu Ical) untuk mengosongkan DPP Golkar, karena yang berhak untuk duduk di sana adalah hasil Munas Riau," kata Tantowi di Gedung DPR, Selasa (7/4).
Tantowi mengutip pernyataan Sekjen Golkar Idrus Marham yang mengatakan bahwa putusan sela di PTUN Jakarta itu produk hukum dan bersifat mengikat yang artinya penangguhan terhadap pengakuan SK dari Menkum HAM yang menetapkan Golkar kubu Agung Laksono sebagai pengurus yang sah dibatalkan.
" Dengan sendirinya satu-satunya kepengurusan DPP Partai Golkar yang masih tercatat di lembar negara dan pemerintah adalah DPP hasil Munas Riau tahun 2009 yang ketuanya Aburizal Bakrie dan Sekjennya Idrus Marham," ungkapnya.
Kubu Agung Tak Gentar
Sekjen Partai Golkar kubu Agung Laksono, Zainudin Amali menegaskan kepengurusan Golkar hasil Munas Ancol tidak tergoyahkan legalitasnya. Kubu Agung Laksono berpegang teguh pada SK Menkum HAM Yasonna Laoly.
" Kan Menkum HAM sudah jelas sekali tadi pagi di TV. Jelas tetap pada keputusan saya jika keputusan yang sah adalah kepengurusan Agung Laksono," kata Zainudin Amali di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Kamis (2/4).
Menurutnya putusan sela majelis hakim PTUN tidak berpengaruh pada keabsahan Munas Ancol. Mereka adalah penguasa yang sah atas kantor DPP Golkar.
" SK tidak dibatalkan. Ia tetap. Tapi belum dieksekusi. Hal-hal yang sudah dilakukan sebelum tanggal 1 April itu sah. Kan ada waktunya antara keputusan Menkum HAM tanggal 23 Maret sampai putusan sela kemarin. Semua yang sudah dikeluarkan oleh DPP itu tetap berlaku. Kantor tetap kami, yang sah tetap kami," tandasnya.
[ merdeka / bbcom / bin ]
