Birokrasi Lelet. 58 Desa di Tangerang Belum Dialiri Listrik

TANGERANG, BLOKBERITA -- Pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten, menyatakan bahwa masih ada 58 desa yang dihuni sekitar 5.000 keluarga yang belum teraliri listrik.

" Target kami tahun 2015 sebanyak 1.500 keluarga rumahnya sudah terang benderang," kata Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar di Tangerang, Sabtu.

Ahmed mengatakan rumah warga yang belum dialiri listrik tersebar di 19 kecamatan dan paling banyak di Kecamatan Teluknaga, dimana sembilan desa dengan 660 kepala keluarga belum terjangkau jaringan listrik.

Desa-desa lain yang belum teraliri listrik berada di wilayah Kecamatan Sepatan dan Pakuhaji, yang masing-masing mencakup 540 kepala keluarga.

Pemerintah kabupaten sudah meluncurkan program Desa Benderang untuk mengalirkan listrik ke desa-desa di daerah terisolir.

Ahmed mengatakan pemerintah daerah menargetkan jaringan listrik bisa menjangkau semua rumah penduduk pada tahun 2017.

KTP 3 Bulan

Sementara itu ditempat terpisah, Anggota DPRD Kabupaten Tangerang Sumardi menyesalkan pihak instansi terkait membuat kartu tanda penduduk (KTP) selama tiga bulan belum juga rampung terutama di Kecamatan Rajeg.

"Kami akan klarifikasi instansi terkait agar mereka memberikan penjelasan soal KTP itu," kata anggota DPRD Kabupaten Tangerang Sumardi di Tangerang, Banten, Senin.

Politisi Partai Golkar itu mengatakan klarifikasi tersebut adalah agar diperoleh penjelasan mengenai kendala yang dihadapi dalam pembuatan KTP.

Menurut dia, masalah pembuatan KTP yang lambat itu mengemuka ketika masa reses di Kecamatan Rajeg dan menyerap aspirasi warga sekitar tentang pelayanan publik.

Namun aspirasi serupa juga diutarakan sejumlah warga yang bermukim di Kecamatan Pasar Kemis dan Sindang Jaya.

Pihaknya melakukan evaluasi terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani KTP tersebut supaya tidak berlarut-larut.

" Warga butuh identitas tapi ketika diurus malah pembuatan lambat, ini tentu harus ada solusi untuk mengatasinya," katanya.

Dia menambahkan padahal di daerah lain di Kabupaten Tangerang, bila membuat KTP hanya paling lambat selama tiga pekan.

Sumardi juga menyerap aspirasi warga menyangkut masalah banjir akibat saluran pembuang yang mengalami penyumbatan akibat sampah dan lumpur.

Warga juga menyampaikan masalah lahan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) milik pengembang yang belum juga diserahkan ke pemerintah setempat.

"Perbaikan jalan menggunakan semen cor bertulang juga diharapkan warga karena di lokasi tersebut tanahnya labil," katanya.

[ cnn / ram ]