Apartemen Khusus Prostitusi akan Dibangun Ahok ?

JAKARTA, BLOKBERITA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sudah menggulirkan gagasan untuk melegalkan prostitusi di apartemen yang berada di Jakarta nantinya. Namun, ide tersebut akan mempertimbangkan masukan dari masyarakat luas dahulu sebelum ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke depannya.

" Idenya itu dari Pak Gubernur adalah, tower (di apartemen) mana yang dilegalkan di situ untuk urusan itu (prostitusi). Mengenai lokasinya belum kita bahas. Kalau seperti itu, ini nanti dilihat kira-kira masukan dari masyarakat, sosial ekonominya, seperti apa," ujar Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (27/4).

Ahok melemparkan ide untuk memberikan izin terhadap apartemen agar dapat membuka layanan prostitusi di tempat tersebut dalam rapat pimpinan Pemprov DKI Jakarta tadi.

Nantinya, jika terealisasi, sertifikat untuk membuka layanan prostitusi akan diberikan kepada apartemen dan para pekerja seks komersial yang memiliki izin dari Pemprov DKI Jakarta.

" Kalau bisa ada satu apartemen yang memang berizin, profesi itu (pekerja seks) diberikan sertifikat seperti di Filipina," ujar Saefullah.

Menurut Saefullah, Ahok menggulirkan ide tersebut sebagai respons dari marak ditemukannya praktik prostitusi online di beberapa apartemen dan kos-kosan dalam satu bulan terakhir ini.

Untuk 'mengatur' prostitusi tersebut, maka Ahok pun melemparkan wacana lokalisasi di apartemen tersebut kepada anak buahnya dalam rapim siang tadi.

"Agar prostitusi tidak menyebar ke mana-mana. Istilahnya Pak Gubernur, ini kan bagian dari keberadaan masyarakat. Beliau bilang ini (prostitusi) sampah. Sepanjang manusia ada, perbuatan menyimpang itu pasti ada," tutur Saefullah.

Pelacur Mirip Sampah

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membuat analogi sederhana untuk membandingkan prostitusi dengan sampah masyarakat pada Jumat (24/4) pagi ini.

Menurut Ahok, keberadaan prostitusi tidak dapat dihilangkan selama manusia masih berada di muka bumi ini. Namun, selama ini masyarakat terkesan munafik dengan menolak keberadaan lokalisasi yang bertujuan untuk mempermudah kontrol terhadap maraknya praktik prostitusi yang terjadi.

" Analogi sederhana, pelacuran mirip sampah masyarakat. Selama masyarakat ada pasti produksi sampah. Kita bisa tidak hilangkan sampah itu? Tidak bisa. Makanya negara-negara maju menyediakan lokalisasi supaya gampang mengontrol (prostitusi)," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (24/4).

" Kita ini semua munafik. Curi uang rakyat dikatakan tidak dosa, main cewek diam-diam tidak berdosa, tapi kalau prostitusi di lokalisasi, wah, (dikatakan) dosa besar. Kita ini standar ganda membuat keputusan," ujar Ahok dengan nada tinggi.

Mantan Bupati Belitung Timur itu juga mengatakan, untuk saat ini lokalisasi tidak mungkin dibuat di kawasan Jakarta.

Besarnya penolakan yang muncul dari masyarakat atas wacana pembukaan lokalisasi membuat pihak Gubernur mengeluarkan pernyataan seperti itu.

" (Lokalisasi) nggak mungkin orang kasih," ujar Ahok ketika dimintai keterangan mengenai kemungkinan dibukanya lokalisasi di DKI Jakarta.

Sebelumnya, Ahok menyatakan, lokalosasi prostitusi legal di Jakarta tak bakal dibangun karena ada penolakan kuat dari masyarakat ibu kota.
“ DPRD dan masyarakat tidak memberikan izin,” jelas Ahok pada Rabu (22/4).

[ bazz / Cnnin / kmps ]